SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi didampingi Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada menghadiri Studium Generale peran Ombudsman RI dalam mengawasi praktik pelayanan publik untuk meningkatkan keadilan penyelenggaraan negara di Kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) pada Jumat (26/11) lalu.
Dalam momen ini juga hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia Dr. Mokh Najih, S.H.,M.Hum, Rektor UMMI Sakti Alamsyah, dan Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada yang memberikan materi mengenai pelayanan publik di Kota Sukabumi. ”Berbagai daerah mulai dari kota/kabupaten, provinsi dan pusat melakukan inovasi dalam perjalanan pemerintahan,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Hal ini untuk pelayanan publik lebih baik dalam kerangka percepatan inovasi.
Dalam hal ini lah peran Ombudsman mengawal praktik pelayanan publik. Khususnya konteks keadilan dan peningkatan teknologi inovasi perlu dilakukan dalam kerangka perbaikan pelayanan publik.
Baca Juga:Ridwan Kamil Layak Maju Jadi Capres 2024, DPD Partai Hanura Siap DukungPenyebar Video Pembacokan Geng Motor di Sukabumi Datangi Polisi, Minta Maaf dan Klaim Berita Hoax
Fahmi menuturkan, keberadaan Mall Pelayanan Publik bentuk komitmen pemkot untuk perbaikan layanan di mana di dalamnya ada 28 layanan. Di sisi lain beberapa inovasi yang sudah di akui dalam inovasi government award terinovatif.
Semua ini ungkap Fahmi, dapat berjalan dengan baik dengan dukungan unsur Pentahelix salahbsatunya akademisi. Itulah sebabnya pemkot mengucapkan terimakasih kepada UMMI yang senantiasa berkolaborasi khususnya dalam kegiatan survey pelayanan publik yang semakin menguatkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan jadi keberkahan bagi Kota Sukabumi. ” Saya sampaikan terimakasih kepada UMMI dam Ketua Ombudsman Reublik Indonesia yanh memperkuat pelayanan publik di Kota Sukabumi,” kata Fahmi.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokh Najih dalam momen ini memaparkan mengenai sejarah Ombudsman di Indonesia. Selain itu disampaikan pula mengenai isu-isu yang menjadi perhatian. ”Isu agraria misalnya sertifikasi tanah pengurusan berlarut dan isu kepegawaian,” kata Mokh Najih. Di mana di sepanjang 2021 ada 1.612 laporan seluruh Indonesia dan agraria ranking pertama. Selanjutnya Isu kepegawaian CPNS seperti pengangkatan pegawai, istri laporkan suami 984, dan kepolisian termasuk 4 besar laporan.
Selain itu isu pendidikan pembelajaran tatapmuka, kekerasan di sekolah, penerimaan siswa baru keluhan zonasi dan lain-lain di seluruh provinsi laporanya dan keluhan ini dilakukan mediasi. (ist)