SUKABUMI – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana saat menghadiri Pasamoan Agung High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat.
“Inflasi Kota Sukabumi secara year on year Januari 2025 hingga Januari 2026 tercatat sebesar 3,74 persen dan perlu ditangani secara kolaboratif, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Bobby saat menghadiri Pasamoan Agung
di Alun-Alun Kabupaten Kuningan, Kamis (5/1).
Kegiatan itu mengusung tema ‘Strategi Pengendalian Inflasi Menghadapi Ramadan–Idulfitri 2026 serta Percepatan Digitalisasi Daerah’. Pasamoan Agung dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, organisasi vertikal, serta para wali kota dan bupati dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Baca Juga:Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Jaga Investasi Sehat dan BerkelanjutanKendalikan Inflasi, Kota Sukabumi Kembali Gelar GPM
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas wilayah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis digital. Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhammad Nur, menyampaikan bahwa perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 tumbuh positif sebesar 5,20 persen, melampaui capaian nasional.
Inflasi Jawa Barat tetap terkendali pada angka 2,63 persen, dengan deflasi 0,09 persen pada Januari 2026. Namun demikian, menjelang Ramadan dan Idulfitri, terdapat potensi tekanan inflasi akibat meningkatnya permintaan, faktor cuaca, serta distribusi pangan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan pasokan, kolaborasi lintas sektor, dan percepatan digitalisasi TP2DD berbasis data. Dalam sambutan dan arahannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa Pasamoan Agung TPID–TP2DD merupakan forum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menekankan perlunya antisipasi dini terhadap lonjakan permintaan pangan, dampak cuaca ekstrem, serta potensi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi. TPID diminta meningkatkan pemantauan harga dan pasokan serta mengoptimalkan cadangan pangan, sementara TP2DD didorong memperluas transaksi non-tunai guna mewujudkan tata kelola ekonomi daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan high level meeting ini dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman selaku moderator. Sejumlah daerah, di antaranya Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bandung, diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi inflasi serta langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.