JAKARTA,SUKABUMIEKSPRES — Soroti Besarnya Biaya Pemilu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali berkomentar soal dana kampanye Anies Baswedan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 belakangan yang disebut-sebut sebagai utang.
Dia mengatakan perlunya membenahi sistem pemilu dari kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu. Karena efeknya akan berdampak pada pemilihan pemimpin.
“Salah sistem pemilunya pemimpin yang terpilih juga nanti akan banyak kesalahannya,” ucap dalam kanal YouTube Akbar Faizal, Jumat, (17/2/2023).
Baca Juga:Aplikasi Puskesos Hasil Kolaborasi Dinsos dan Dispusip Kota SukabumiDinsos Kota Sukabumi Tangani ODGJ yang Meresahkan Masyarakat
Dia menegaskan, banyak sekali yang ingin dikoreksi oleh Partai Gelora dalam pemilu, hanya saja tidak dilibatkan dalam menyusun regulasi.
Karenanya dia mendorong KPU-Bawaslu untuk membuat aturan susulan agar mengakomodir reformasi pemilu, termasuk mekanisme pembiayaan.
“Termasuklah di dalamnya itu adalah mekanisme pembiayaan karena yang rumit dari demokrasi adalah ongkosnya mahal,” ujarnya.
BACA JUGA: Partai Ummat Proklamirkan Dukung Anies Capres
Dia mengungkapkan, diantara ongkos demokrasi yang paling mahal itu adalah ongkos dalam pertarungan memilih pemimpin.
“Tapi apa boleh buat karena komparasinya adalah biaya Pemilu itu sama dengan biaya perang. Hanya Pemilu itu tidak ada darahnya. Kalau biaya perang itu ada perangnya. Udah berapa triliun tuh habis di Ukraina. Padahal itu sebenarnya perangnya itu bukan perang untuk merebut kekuasaan gitu. Jadi hanya perang merebut pengaruh di kawasan. Bagaimana dengan perang merebut kekuasaan itu pasti ada yang ditumpahkan darahnya sudah mahal tertumpah pula darah. Nah dalam pemilu demokrasi ini tidak ada pertumpahan darah tapi ongkosnya tetap mahal,” jelas Fahri.
BACA JUGA: Bawaslu Launching Indeks Kerawanan Pemilu
Pertanyaannya kemudian kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini, ongkos yang mahal ini siapa yang harus nanggung. Ada tiga kemungkinan yang menanggung biaya pemilu. Pertama, negara. Hal ini kata dia lebih aman. Dapat meminimalisir sumber-sumber haram.
Baca Juga:Dinsos Kota Sukabumi Kirim Satu Keluarga Pelatihan Keterampilan di KBBKepala Dinsos Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat : PSM Telah Salurkan 100 Juta Bantu Warga tak Mampu
Kedua, gabungan dana pemerintah dan swasta. Kalaupun digabung menurutnya akan lebih besar ditanggung negara.
Terakhir, murni ditanggung swasta seperti di Amerika Serikat. Negara hanya mengatur audit pembiayaan politik karena uang pembiayaan politik tidak boleh dipakai untuk pribadi, hanya boleh untuk pertarungan.