NUSA DUA,SUKABUMIEKSPRES – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut program tol langit tetap berlanjut meski ada proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
“Mengenai tol langit itu memang sudah menjadi program nasional dan program strategi nasional karena itu, apa pun yang terjadi akibat misalnya terjadi, adanya kemungkinan terjadinya korupsi, tol langit akan terus,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Nusa Dua, Bali pada Selasa.
Tol langit merupakan istilah dari proyek Palapa Ring yang di dalamnya terdapat penggunaan satelit dengan tujuan pemerataan kualitas internet di seluruh Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 di Istana Negara.
Baca Juga:Indonesia-Iran Teken Prefential Trade AggrementTim EPPD Provinsi Jabar Datangi Pemkot Sukabumi
Namun pada 17 Mei 2023 lalu penyidik Kejaksaan Agung telah menahan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022.
“Dan sekarang juga sudah ada pejabat sementara dan mungkin nanti akan ada pejabat yang akan terus menyelesaikan programnya,” tambah Wapres.
Presiden Jokowi sejak 19 Mei 2023 memang telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023 mengenai Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatka Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 untuk memberhentikan Johnny G Plate sebagai Menkominfo dan menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo.
“Sebab masalah tol langit ini selain juga dapat menjadi media menyampaikan perkembangan kondisi nasional, keberhasilan keberhasilan ekonomi, juga digunakan untuk belajar jarak jauh melalui internet. Jadi sangat penting peran dari tol langit ini dan juga sekaligus menjadi upaya menyatukan NKRI,” ungkap Wapres.
Kesatuan Indonesia, menurut Wapres, bukan hanya dalam bentuk politik tapi juga pelayanan publik termasuk pembangunan fasilitas dasar yaitu internet dan komunikasi.
“Kemudian apa yg harus dibenahi? Semua hal. Jadi pertama misalnya tentang perencanaan dan pengawasan itu harus sudah dimulai sejak perencanaan sehingga tidak hanya pengawasan dilakukan setelah terjadi peristiwa baru kita melakukan pengawasan. Auditnya sudah dimulai sejak perencanaan, kemudian juga pada tahap pelaksanaan agar (diawasi) sehingga tidak terlalu jauh bila terjadi penyimpangan,” jelas Wapres.