BAROS,SUKABUMIEKSPRES– Giliran Kecamatan Baros jadi Lokasi Peluncuran P2RW, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi meluncurkan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Baros di salah satu tempat makan, kemarin (24/5). Kegiatan ini dalam rangka mendorong pembangunan berbasis wilayah dengan membuka partisipasi warga.
Selain wali kota hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Sukabumi Andri Firmansyah serta ketua RT dan RW di Kecamatan Baros.
“Alhamdulillah, kabar baik P2RW hari ini (kemarin) sudah bisa dicairkan. Segera dioptimalkan pelaksanaan programnya,” ujar Fahmi.
Baca Juga:Hari Ini, Jemaah Haji Kabupaten Sukabumi Dijadwalkan BerangkatKomisi II DPR Pantau Kesiapan Pemilu Serentak
P2RW merupakan program yang tetap dipertahankan dalam percepatan pembangunan berbasiskan warga. Fahmi berpesan, dalam menyusun P2RW harus libatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), kader posyandu, PKK, karang taruna dan lain sebagainya.
“Jangan sampai tidak dilibatkan karena harus melibatkan semua elemen terkait,” tegasnya.
Dana P2RW sifatnya stimulan karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Dengan adanya P2RW pembangunan tetap berjalan karena dukungan dari warga berupa partisipasi untuk menjaga dan mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan.
“Sudah banyak yang berubah dengan adanya P2RW. Secara infrastruktur terjadi perubahan wajah, misalnya dari 139 hektare kawasan kumuh sekarang tersisa 5 hektare,” ungkap Fahmi.
P2RW bisa dialokasikan membangun jalan setapak lingkungan, MCK, posyandu, dan lain sebagainya. Kedua secara pemberdayaaan, P2RW bisa digunakan untuk program layanan masyarakat.
Di sisi lain Fahmi menuturkan, pembangunan infrastrukrur jadi awal pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19 dan bagaimana harus bersiap percepatan jalan tol Bocimi banyak yang datang dari luar Sukabumi.
Tahun ini ada lima hal prioritas pembangunan yakni peningkatan kualitas kehidupan sosial, pemulihan ekonomi, penuntasan rutilahu, penanganan kawasan kumuh, dan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata.
Program ini butuh dukungan dari aparatur wilayah agar kecamatan bisa berkembang. Di sisi lain berbagai program digulirkan dalam menjamin RT, RW dan elemen lainnya dengan di-cover BPJS Ketenagakerjaan.