SUKABUMIEKSPRES — Elite Demokrat ramai-ramai mengecam pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kampungan.
Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan menuding balik Luhut sebagai sosok yang arogan, sok berkuasa dan kaya.
BACA JUGA: Isu Luhut Incar Posisi Cawapres Anies Hingga Temui Surya Paloh di Eropa
Baca Juga:PGRI dan Disdik Kirim Bantuan Hukum untuk Kepsek SMPN I CiambarPemdes Ridogalih Gelar Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba
Bahkan kata dia, Luhut tak hanya merendahkan AHY tapi juga menyepelekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Inikah hasil revolusi mental dari pemerintahan Presiden Joko Widodo? Sungguh Arogan sikapnya. Merasa paling berkuasa dan kaya, KPK saja disepelekan, semua orang dipandangnya rendah,” kata Ricky Kurniawan dilansir dari Twitter resmi Partai Demokrat, Kamis (27/7/2023).
Kecaman terhadap Luhut juga datang dari Jansen Sitindaon, Wasekjen DPP Partai Demokrat.
Jansen menyatakan, ketimbang repot-repot mengurusi Pilpres, Luhut sebaiknya fokus dalam tugasnya sebagai Menko Marves.
“Fokus saja Anda (Luhut) soal investasi, Tesla dan lain-lain, yang menjadi bidang Anda. Di mana banyak juga hasilnya yang terasa kampungan. Untuk itu, Anda baiknya menjauh dulu dari urusan poltik dan hukum,” tegas Jansen.
Hal senada juga diutarakan Kepala Bakomstra dan Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Ia meminta pemerintah menghentikan narasi kasar di ruang publik.
BACA JUGA: Ditolak Demokrat dan PKS, DPR RI Setuju Pengesahan RUU Kesehatan
Baca Juga:Kuatkan Sinergitas Penthalix untuk Percepatan Penanganan StuntingRatusan Bunda PAUD Ikuti Workshop Literasi Numerasi
Sebaliknya, Luhut ada baiknya mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta, tanpa perlu mengeluarkan emosi.
“Yang kampungan itu, dikritik marah-marah, karena ini negara demokrasi bukan otoriter. Lebih baik mengedepankan argumentasi, beradu data, fakta, tanpa perlu mengeluarkan emosi,” ujarnya.
Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi, seharusnya pemerintah bersikap terbuka dengan masukan dan kritik masyarakat.
“Negara kita adalah negara demokrasi. Pemimpin, pemerintah tentu harus bersabar dan terbuka untuk mendapatkan feedback, masukan bahkan kritik. Apalagi kalau disampaikan dengan baik, niat yang baik disampaikan dengan baik dan konstruktif, kenapa tidak mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri,” kunci AHY
Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo tak ada niat sedikit pun untuk menjegal bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di Pilpres 2024.