SUKABUMI EKSPRES– Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji meninjau penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada masyarakat Kelurahan Warudoyong, Tipar, dan Cikole, kemarin (31/1).
Beras CPPD merupakan bentuk hadirnya pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan.
Kusmana mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan Badan Pangan Nasional pada program ini.
“Ini menjadi tugas kita menyalurkan bantuan pemerintah dalam bentuk beras CPP kepada masyarakat. Ini akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Bantuan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Kebutuhan Pengungsi Korban Bencana TerpenuhiPermudah Perekaman E-KTP melalui Layanan 9 to 9
Penyaluran beras Program CPP ini akan dilakukan selama enam bulan serentak di seluruh Indonesia. Diawali pada Januari, jumlah penerima yang mendapatkan bantuan sebanyak 26.244 KPM. Pemerintah Kota Sukabumi juga akan terus melakukan evaluasi dalam pendataan penerima manfaat.
“Kita akan terus melakukan evaluasi, kan ada yang sudah meningkat ekonominya. Itu tentu tidak akan mendapatkan bantuan beras program CPPD. Ada juga penduduk yang pindah. Evaluasi ini terkait layak atau tidaknya menjadi KPM,” tambahnya.
Beras SPHP Bulog juga tersedia di pasaran dengan kisaran harga yang sangat terjangkau sebesar Rp10.900 per kg. Sementara harga yang ditetapkan dalam penyelenggaraan bazar dan pasar murah di tujuh kecamatan sebesar Rp10.600.
“Di pasar juga silakan bisa dilihat. Waktu saya melakukan kunjung ke Pasar Pelita, itu beras SPHP Bulog tersedia dengan harga Rp10.900,” terangnya.
Kepala DKP3 Kota Sukabumi, Adrian Haryadi, menjelaskan bahwa penyaluran beras program CPP dilakukan secara bertahap di setiap kelurahan di Kota Sukabumi.
“Setiap KPM akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram dengan kualitas medium. Beras ini merupakan produksi Bulog yang telah melalui proses pengecekan kualitas sebelum diserahterimakan kepada KPM,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran beras CPP dilakukan dengan mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga:KPU Simulasikan Tungsura Pemilu 2024Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan Indeks Kota Toleran
“Kami memantau penyaluran beras CPP ini. Kami juga menghargai hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat,” tegasnya. (rls)