SUKABUMI EKSPRES– Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara angkat bicara terkait kelanjutan rencana program pembangunan jalan tol dari Cibadak menuju Palabuhanratu atau tol Jagoratu.
Yudha memastikan program pembangunan jalan tol Jagoratu akan terealisasi karena pihaknya telah beberapa kali terlibat ikut rapat koordinasi.
“Kita pernah ikut pada rapat koordinasi. Kami pemerintahan daerah mengajukan agar ada akses jalan tol masuk ke Palabuhanratu karena dirasa perlu,” ujar Yudha kepada wartawan, kemarin (6/2).
Baca Juga:Tingginya Kepedulian Pada Bisnis Berkelanjutan, Penggunaan Energi Hijau Meningkat 148 PersenPraktis, Beli Oleh-oleh Khas Jakarta di Vending Machine UMKM Stasiun Gambir
Keinginan itu tak terlepas karena Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pariwisata yang perlu didukung infrastruktur.
Dengan akses yang mudah, maka diharapkan bisa mendongkrak kedatangan wisatawan.
“ita punya CPUGGp yang notabene adalah sebagai salah satu ikon internasional,” imbuhnya.
Namun pengembangan potensi CPUGGp akan sulit terwujud seandainya tak didukung akses infrastruktur jalan hingga ke Palabuhanratu.
Sebab, jarak tempuh menuju ke kawasan tersebut membutuhkan waktu cukup lama dari Bandung maupun Jakarta.
“Jadi harapan jalan tol akan masuk ke Jagoratu, saya selalu ketua DPRD bersama sama pak Bupati betul-betul mengawal itu agar bisa masuk sebagai salah satu proyek nasional di tahun berikutnya,” jelasnya.
Yudha menyakini seusai Pemilu 2024, akan ada skala prioritas proyek strategis nasional. Terlebih, Presiden Jokowi sudah mencanangkan beberapa proyek nasional di Kabupaten Sukabumi seperti bandara, dermaga, termasuk jalan tol.
“Semoga proyek nasional ini menjadi daya ungkit ekonomi di daerah. Palabuhanratu sendiri mempunyai ikon yang baik. Ini bisa meningkatkan investasi. Kita butuh investasi untuk datang ke Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Baca Juga:Pj Walkot dan Sekda Hadiri Rakor BKN di BaliKurun Sebulan Terjadi 137 Bencana
Tol Jagoratu direncanakan akan dibangun dari Cikidang menuju ke Warungkiara dan berakhir di Palabuhanratu. Lintasannya mayoritas merupakan HGU dan lahan milik Perhutani.
“Itu ranahnya ada di pusat. Kami di daerah tidak punya hak untuk mengajukan grand design perencanaan apapun. Kami diberikan tugas untuk mempersiapkan lanskap yang ada,” pungkasnya. (ist)