PALABUHANRATU – Bupati Sukabumi, Asep Japar menekankan pentingnya kesiapsiagaan bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, khususnya yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik.
Hal itu dikatakannya saat memimpin Rapat Dinas Bulan Desember Tahun 2025 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi-Palabuhanratu, pada Rabu (17/12/2025) kemarin
Ia meminta, dinas terkait bergerak cepat saat terjadi bencana. Termasuk Camat harus sigap merespons aduan masyarakat.
Baca Juga:Harga Sejumlah Bapokting di Kota Sukabumi Terpantau NaikWalkot Sukabumi dan Anggota DPR jadi Bapa dan Indung Budaya
“Banyak jembatan terdampak bencana. Walaupun dengan keterbatasan anggaran, namun Alhamdulillah penanganan bencana banyak dibantu oleh relawan,” kata Asep Japar.
Selain itu, menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Asep Japar juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengantisipasi potensi kemacetan, dengan memperkuat koordinasi lintas instansi yang bertugas di Posko pengamanan.
Kemudian juga, Dinas Pariwisata diminta memetakan dan mengantisipasi potensi bahaya di kawasan wisata, seiring meningkatnya jumlah kunjungan.
Tak hanya itu, Asep Japar juga menyoroti potensi peningkatan volume sampah di kawasan wisata serta maraknya praktik pemalakan terhadap wisatawan. Menurutnya, kedua persoalan tersebut harus diantisipasi sejak dini demi menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung.
“Saya minta Dinas Pariwisata agar praktik pemalakan objek wisata diantisipasi sedini mungkin, karena berdampak negatif bagi objek wisata kita,” tandasnya.
Diketahui rapat dinas dipandu ini oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman dan diikuti para kepala perangkat daerah, para asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam kegiatan ini dilakukan juga pemaparan ekspose kinerja dari sejumlah perangkat daerah, meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). (IST)