SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan, kesehatan jiwa merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang digelar, kemarin (17/12).
Rapat dibuka secara resmi Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan dihadiri narasumber dari Dinkes Provinsi Jawa Barat, Ketua Forum Kota Sehat Ranty Rachmatilah, para kepala perangkat daerah, serta unsur Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.
Rakor ini dinilai krusial untuk menyinkronkan kebijakan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kepolisian, serta unsur terkait lainnya agar program kesehatan jiwa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rencana kerja perangkat daerah.
Baca Juga:Belasan Rumah Hanyut Diterjang Arus Sungai Cidadap di Simpenan SukabumiBupati Ingatkan Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana di Sukabumi
Selain optimalisasi penggunaan anggaran, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk merespons fenomena Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di jalanan yang membutuhkan penanganan terpadu, mulai dari evakuasi hingga rehabilitasi sosial.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ida Halimah, menyampaikan persoalan kesehatan jiwa masih menjadi tantangan di Kota Sukabumi. “Kesehatan jiwa masih menjadi permasalahan kesehatan di Kota Sukabumi, sehingga diperlukan penguatan kerja lintas sektor melalui Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tim tersebut beranggotakan unsur perangkat daerah, Polres, Kodim, rumah sakit, serta Sekretariat Daerah dengan jumlah sekitar 60 orang. Lebih lanjut, Ida Halimah menambahkan bahwa Rakor TPKJM menjadi sarana penting untuk bertukar informasi dan menyamakan persepsi antarinstansi.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat deteksi dini dan pencegahan gangguan jiwa di masyarakat,” jelasnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan kasus gangguan jiwa berat dan menurunkan beban penyakit non-fisik di Kota Sukabumi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa kesehatan harus dipahami secara utuh, tidak hanya terbatas pada aspek fisik. “Kesehatan itu bukan hanya urusan fisik, tetapi juga menyangkut budaya, sosial, dan sistem birokrasi. Kalau sistemnya tidak sehat, maka akan menghambat banyak hal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara ucapan dan perilaku dalam menjalankan tugas pelayanan publik.