Ade menambahkan, tim akan tetap berada di lapangan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan risiko keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.
Kendati demikian, Pemprov Jabar berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni. “Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verval dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.
Baca Juga:Kelola Dana Wakaf, Pemkot Sukabumi Jalin Kerja Sama dengan BWIPDIP Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD Kota Sukabumi
Dia mengakui, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Kami harap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.
Asda menuturkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati hal-hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penanganan bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, namun hal terpenting adalah memastikan data dari tingkat Desa dan kecamatan dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah provinsi.
“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.