Selain TKPP, Andang juga menyinggung persoalan wakaf yang turut menjadi sorotan GMNI. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah mengajukan kerja sama dengan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurutnya, setelah kerja sama tersebut rampung, maka kerja sama sebelumnya dengan salah satu nadzir, yakni YPPDB, akan otomatis berakhir.
“Terkait wakaf, kami dari Pemerintah Kota Sukabumi sudah mengajukan kerja sama kepada Kementerian Agama dan juga Badan Wakaf Indonesia. Dalam waktu dekat, setelah kerja sama tersebut rampung, otomatis kerja sama sebelumnya dengan salah satu nadzir akan berakhir,” jelasnya.
Meski demikian, GMNI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan hukum dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksi berulang yang dilakukan GMNI dinilai menjadi indikator kuat adanya jarak antara rekomendasi legislatif dan implementasi eksekutif, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan tata kelola pemerintahan di Kota Sukabumi. (mg5)