JL R SYAMSUDIN SH – Rapat Pimpinan Pemerintah Kota Sukabumi digelar di Oproom Sekretariat Daerah, kemarin (26/2). Agenda utama membahas evaluasi capaian kinerja, penguatan indikator strategis, serta akselerasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026.
“Sebanyak 26 indikator kinerja harus saling terhubung dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Target minimal nilai 80 harus menjadi standar kolektif,” tegas Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Hadir pada kesempatan itu Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan sekretaris OPD.
Baca Juga:Terbukti Korupsi, Mantan Kadis LH Kabupaten Sukabumi Divonis 3 Tahun 6 BulanEnam Santriwati Diduga jadi Korban Pelecehan, Terduga Pelaku Diketahui Pimpinan Pontren
Rapat diawali dengan pemaparan perangkat daerah yang dinilai terbaik dalam penyajian Key Performance Indicator (KPI), yakni RSUD R Syamsudin SH, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Ketiga perangkat daerah mempresentasikan capaian kinerja, inovasi program, serta strategi optimalisasi sumber daya dan aset. RSUD R Syamsudin SH menekankan penguatan manajemen berbasis indikator kinerja serta optimalisasi fasilitas dan aset rumah sakit. Selain sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, RSUD juga menjadi salah satu kontributor PAD terbesar di Kota Sukabumi. Efisiensi operasional, inovasi layanan, dan tata kelola keuangan profesional menjadi fokus penguatan tahun berjalan.
Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Tahun 2026 menjadi fase konsolidasi inovasi dengan total 253 inovasi yang telah tertuang dalam keputusan resmi dan mulai dijalankan sejak Januari. Fokus utama diarahkan pada percepatan penurunan stunting melalui model graduasi berbasis pemetaan dan profiling data sasaran.
Tercatat 232 balita stunting usia di bawah dua tahun menjadi prioritas intervensi spesifik berupa pemenuhan gizi seperti telur dan susu. Selain intervensi spesifik, dilakukan pula intervensi sensitif yang mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, kondisi rumah tidak layak huni, serta penguatan sosial ekonomi keluarga.
Pendekatan ini dilaksanakan secara terintegrasi lintas perangkat daerah agar penanganan stunting berjalan komprehensif dan berkelanjutan. Dalam indikator kinerja utama, Dinas Kesehatan melaporkan nilai Reformasi Birokrasi meningkat 1,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya. (dokpim)