JL R SYAMSUDIN – Elemen masyarakat di Sukabumi mengkritisi kebijakan Pemkot Sukabumi yang menunda pembangunan jembatan di Kecamatan Cibeureum. Anggaran pembangunannya senilai Rp12,6 miliar kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.
Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menilai kebijakan tersebut diduga tidak melibatkan legislatif. Pasalnya, APBD merupakan produk hukum hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sehingga setiap perubahan penggunaan anggaran wajib dibahas bersama DPRD. “APBD itu ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi setiap perubahan penggunaan anggaran harus melalui persetujuan DPRD,” ujar Rozak kepada wartawan, kemarin (19/4).
Pengalihan anggaran pada prinsipnya dapat menjadi langkah positif apabila diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Ketika anggaran Rp12,6 miliar itu dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent, itu positif. Tapi akan menjadi negatif kalau tidak dibahas bersama legislatif. Dialihkan untuk apa saja harus jelas,” katanya.
Baca Juga:Lahan Sawah Dilindungi Seluas 1.030 HektareWarga Tertimbun Tanah Longsor, Ditemukan Meninggal Dunia
Rozak juga menyoroti potensi munculnya ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran jika tidak melalui mekanisme resmi. Kondisi tersebut, kata dia, berisiko memunculkan dugaan adanya penggunaan anggaran yang tidak transparan atau yang kerap disebut sebagai ‘anggaran siluman’. “Kalau tidak dibahas dengan DPRD, ini bisa menjadi anggaran siluman karena tidak jelas rinciannya dan digunakan untuk kegiatan apa saja,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah daerah kembali membahas rencana pengalihan tersebut bersama DPRD guna memastikan perencanaan anggaran tetap terarah. “Harus dibahas lagi bersama DPRD supaya perencanaannya baik dan jelas. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi memutuskan menunda pembangunan Jembatan Cibeureum yang telah dianggarkan lebih dari Rp12,6 miliar pada tahun ini. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur lain yang dinilai lebih mendesak. (mg5)