JL R SYAMSUDIN – Kondisi fiskal Pemerintah Kota Sukabumi tengah berada dalam tekanan menyusul ketidakpastian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Mengantisipasi kemungkinan terburuk, Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan skema pinjaman daerah agar roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tetap berjalan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh stagnan meski dihadapkan pada ancaman keterlambatan bahkan tidak turunnya transfer dana pusat. Menurutnya, berbagai opsi telah dipersiapkan sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Saya sudah menyiapkan opsi, yaitu dengan skema pinjaman daerah demi memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. Kemungkinan terburuk sampai transfer enggak ada, saya ingin satu kepastian, ada atau tidak,” ujar Ayep, belum lama ini.
Baca Juga:Dana Abadi RT Mentok, Agus Samsul: Terlalu Menggebu-gebu!Nelayan Palabuhanratu 'Menjerit', Sulit Peroleh BBM Jenis Solar Industri
Ia menegaskan, pada kondisi apapun pemerintah daerah tetap wajib menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, belanja pegawai, operasional pemerintahan, hingga program pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena tekanan fiskal. “Saya nyatakan, tidak boleh berhenti belanja pegawai, tidak boleh berhenti operasional, dan tidak boleh berhenti pembangunan,” tegasnya.
Ayep mengungkapkan, apabila kondisi keuangan daerah semakin berat akibat transfer pusat yang tak kunjung cair, Pemkot Sukabumi akan berkonsultasi dengan DPRD terkait rencana pinjaman daerah. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan hingga kondisi fiskal kembali stabil pada tahun anggaran berikutnya. “Maka saya akan konsultasi dengan DPRD, kita akan meminjam dana untuk pembangunan dan semuanya sampai nunggu tahun depan,” katanya.
Ayep optimistis kemampuan fiskal Kota Sukabumi masih cukup kuat untuk menopang cicilan pinjaman daerah. Hal itu didukung tren kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut mengalami pertumbuhan positif.
“Karena dengan kenaikan PAD kita 12,23 persen, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa di atas 20 persen di akhir tahun,” ucapnya.
Dengan proyeksi tersebut, Pemkot Sukabumi diperkirakan memiliki kemampuan membayar cicilan pinjaman sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per bulan atau sekitar Rp36 miliar sampai Rp60 miliar per tahun. Ayep menjelaskan, terdapat dua skema pembiayaan yang tengah dipertimbangkan pemerintah daerah. Untuk tenor jangka pendek sekitar tiga tahun, pinjaman direncanakan melalui Bank BJB.