SUKABUMI – Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi menggelar rapat uji konsekuensi informasi yang diikuti perwakilan sejumlah perangkat daerah.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyusun daftar informasi yang dikecualikan. Pada rapat tersebut pihaknya menginventarisir pengajuan perangkat daerah mengenai informasi yang dikecualikan, beserta dasar hukum pengecualiannya.
“Selain mereka (perangkat daerah) mengajukan permohonan informasi dikecualikan, kita juga minta dasar hukumnya. Kita juga meminta alasan bagaimana jika suatu informasi dibuka atau ditutup. Kemudian nanti ada uji konsekuensi, kesepakatan bersama apakah informasi yang diajukan itu masuk sebagai dikecualikan sesuai Undang-Undang Nomor 14/2008 dan Perki Nomor 1/2021,” jelasnya.
Baca Juga:Geber Pengerjaan Ruas Jalan Prana, Terapkan Sistem Secara BertahapPMI Edukasi Warga Gunakan Air dengan Bijak
Saat ini Diskominfo tengah mendata pengajuan informasi dikecualikan dari beberapa perangkat daerah. Targetnya, seluruh proses uji konsekuensi bisa dituntaskan pekan depan. “Informasi dikecualikan itu seperti data pribadi dan rekam medik,” tambahnya.
Tahun lalu layanan informasi publik yang dikelola Diskominfo menerima sepuluh permintaan informasi. “Sembilan permintaan informasi kita kabulkan seluruhnya, sedangkan satu informasi dikabulkan sebagian. Karena permintaannya ada yang terkait informasi dikecualikan,” ujarnya.
Diskominfo terus berupaya memperbarui layanan informasi, seperti menyempurnakan fitur pada website ppid.sukabumikota.go.id. “Beberapa pembaruan, terutama dari layanan digital. Website PPID dan sukabumikota.go.id dilengkapi pula dengan fitur terbaru yaitu text-to-speech,” tandasnya. (mg5)