“Ke depan kami ingin mempelajari skema intervensi APBD seperti di Pemprov Jawa Tengah dan Bali. Saya mohon arahan Pak Menteri terkait regulasi agar Pemda bisa langsung membantu pembiayaan. Pengalaman kami, pengembalian dana CPMI 100 persen lancar, tidak ada yang menunggak,” tegasnya.
Ayep juga menyampaikan target Pemerintah Kota Sukabumi dalam lima tahun ke depan adalah menuntaskan pengangguran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh RT, RW lurah, dan camat diminta melakukan pendataan warga yang belum bekerja, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Baca Juga:Pemkab Sukabumi Tetapkan Status Tanggap Darurat *Berlaku Selama Tujuh Hari, Tangani Cepat PascakebakaranAjak Pemuda Bangun Kota Sukabumi
Masyarakat yang belum memiliki ijazah akan difasilitasi melalui program pendidikan Paket A, B, dan C agar memiliki kesempatan lebih besar memasuki dunia kerja.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan International Job Fair 2026 yang dinilainya menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pekerja Migran Aman. Menurutnya, peluang kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran.
“Berdasarkan data BPS 2026, TPT Kota Sukabumi masih 8,19 persen atau 29.871 orang, lebih tinggi dari Jawa Barat yang sebesar 6,7 persen. Peluang kerja luar negeri bisa jadi solusi. Saat ini kami punya 300.000 lowongan luar negeri terverifikasi, tapi baru 25 persen yang terisi. Ini PR kita bersama,” kata Mukhtarudin.
Ia juga mengumumkan program nasional untuk menyiapkan 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang terampil dan kompeten dalam lima tahun ke depan.
Pada 2026 pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta di 23 provinsi dengan seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah. Target tersebut akan meningkat menjadi masing-masing 140.000 peserta pada 2027 dan 2028.
Mukhtarudin menambahkan, pembiayaan penempatan pekerja migran dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan daerah didorong menyiapkan skema intervensi APBD bagi calon pekerja yang terkendala akses kredit.
Kementerian P2MI juga terus memperkuat keberadaan Migration Center di perguruan tinggi sebagai pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan calon pekerja migran.
Baca Juga:Igornas Kota Sukabumi Kampanyekan Gaya Hidup SehatPenantian 26 Tahun Berakhir, Jembatan Gantung Garuda di Cibadak Diresmikan
“SMK harus bertransformasi untuk kebutuhan global. Jurusan teknis seperti manufaktur dan welder masih sangat dibutuhkan dunia. Sinergi pusat, daerah, perguruan tinggi, BLK, dan LPK harus diperkuat agar output sesuai kebutuhan pasar,” tutupnya.