PALABUHANRATU– Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) honorer se-Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (22/7) lalu. Para Nakes dalam orasinya, menyuarakan keinginannya untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Massa juga menuntut bertemu dengan wakil rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, dan Ketua Komisi IV, Hera Iskandar, dipanggil massa untuk menemuinya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengikuti keinginan pengunjukrsa untuk langsung menerima ribuan Nakes honorer se-Kabupaten Sukabumi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Yudha mengatakan, sangat memahami keinginan para Nakes tersebut. “Saya paham apa yang teman-teman inginkan. Saya sangat paham,” tutur Yudha mengawali sambutan.
Baca Juga:Tinjau Dua Progres Pembangunan di Kecamatan SuradePengurus KTT Dibekali pengetahuan Islamic Religius Science
Ia menegaskan, tak sulit bagi Nakes untuk dapat status PPPK. Pun begitu dengan honorer non Nakes. “Kami pernah melakukan dan memperjuangkan ini untuk PPPK guru, jadi In Syaa Allah ini bukan hal sulit. Tapi perlu kita lakukan langkah-langkah strategis. Apalagi teman-teman Nakes ini garda terdepan dalam melawan Covid-19,” ujarnya.
Yudha mengajak para Nakes honorer untuk berkolaborasi bersama-sama menggapai tujuan yang disuarakan.
“Apabila perjuangan kami mentok, kami akan kembali kepada Nakes untuk meminta petunjuk. Pasalnya, keputusan untuk pengangkatan PPPK ini ada di pusat, tapi jika kita bersama-sama berjuang, saya optimis kami bisa menembus dan merealisasikan ini,” katanya.
Usai menerima para pengunjukrasa, Yudha pun mempersilahkan kepada para Nakes honorer untuk duduk bersama di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) sebanyak 50 orang untuk duduk bersama dan menggelar rapat khusus dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi usai Rapat Paripurna DPRD. “Sesuai janji, saya memanggil pak Sekda dan TAPD termasuk Dinas Kesehatan. Ada juga juga perwakilan Nakes dihadirkan. Kita duduk bersama membahas aspirasi Nakes honorer yang ingin diangkat menjadi ASN atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” terang Yudha. (ist/SN)