JAKARTA,SUKBUMIEKSPRES — Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Romy) Muhammad Romahurmuziy kembali mewarnai perpolitikan di Indonesia.
Meski menjabat sebagai orang penting di PPP, ia tak bisa menyembunyikan track recordnya sebagai eks narapidana korupsi. Setelah sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Gabung PPP, Begini Pernyataan Terbaru Sandiaga Uno
Walau demikian, Romy yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP itu menyebut kasus yang pernah menjeratnya hanyalah dibuat-buat.
Baca Juga:Aliran Uang Bisnis Gelap Achirudin Hasibuan Diungkap PoldaNasDem Serahkan Lima Nama Bakal Cawapres ke Anies
“Kasus yang menimpa saya itu kasus yang sangat artificial. Yang sangat buatan begitu,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari YouTube Total Politik, Kamis (4/5/2023).
Ia mengisahkan, saat itu, ia dituding menerima Rp50 juta. Padahal, saat itu dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di PPP.
“Buat saya itu sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
Romy mengaku, ketua umum partai politik mengelola dana ratusan miliar. Jadi menurutnya, agak sulit menerima ketika dia dituding menerima suap Rp50 juta.
“Nggak ada itu namanya saya itu menerima uang. Nggak ada. Bahkan yang memberi saya pun dipersidangan juga mengatakan nggak pernah minta. Nggak pernah. Kirim utusan untuk minta, nggak pernah,” tegas Romi.
BACA JUGA: PPP Ingin Ulang Sejarah Megawati-Hamzah Haz
Ia menerangkan, di persidangan orang yang disebut memberinya uang pun mengaku tidak tahu. Bahkan saudaranya.
“Itulah kenapa kemudian secara hukum, hakim kemudian tidak memberikan hukuman lebih, bahkan mengurangi sampai tingkat paling rendah,” akunya.
Tapi nahasnya, kata Romy, suara PPP tergerus. Bagaimana tidak, ia ditangkap jelang Pemilu 2019. Belum lagi kasus yang menjeratnya adalah korupsi. Kasus yang paling dianggap hina masyarakat.
Baca Juga:Perampok Nasabah Bank Teridentifikasi 4 OrangPrabowo Paling Banyak Dikhianati, Begini Respon Gerindra
“Nggak ada cerita Ketua Umum Partai Politik ditahan satu bulan sebelum pemilu kecuali itu adalah tindakan politik dengan menggunakan baju hukum,” ungkapnya.
Menurut Romy menjadi politisi apalagi memegang jabatan publik sangat beresiko tersangkut masalah hukum.
“Setiap jabatan ada resikonya. Kalau tak mau terkena ombak jangan berumah di tepi pantai. Kalau jadi politisi yang jadi pejabat publik itu satu kakinya sudah di penjara. Satu kakinya lagi tinggal tunggu apesnya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)