SUKABUMIEKSPRES – Sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam FPP (Forum Pemuda Palabuhanratu) mendatangi Gedung DPRD untuk beraudensi dengan Komisi IV dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Senin (12/06) lalu.
Audensi dilaksanakan diruang Badan Musyawarah (Bamua) Gedung DPRD Jalan Komplek perkantoran jajaway Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Senin, (12/6/23) kemarin Sore
BACA JUGA: Fraksi DPRD Sampaikan Jawaban Bupati Sukabumi Tentang Dua Raperda
Baca Juga:RSUD Sagaranten Diminta Tingkatkan Pelayanan Prima kepada MasyarakatPemkab Sukabumi Target Kategori Utama dalam Lomba KLA
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu Friady Mahyuzar mengatakan, audensi dilakukan untuk meminta semua pihak. Baik DPRD dan Dinkes terbuka dalam proses pengadaan alat Antropometri untuk tahun 2023, agar sampai ada aturan aturan yang di tabrak.
“Kami akan mengawal proses pengadaan alat itu, mulai dari penilaian sampai penentuan pemenang, sebaiknya dilakukan sesuai aturan yang berlaku berdasarkan surat edaran Kementerian, ada surat edaran bersama antara Menkes, Mendagri dan Barzas Republik Indonesia,” ujar Friady.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Terima Aksi Unjukrasa FPP
Menurutnya hal itu dilakukan agar tak terjadi adanya kong kalikong atau konspirasi jahat antara oknum Dinas atau siapapun mengintervensi hal itu.
Adapun hasil audensi, kata Friady lagi, Dinkes telah siap melaksanakan hal itu secara terbuka dan transparansi dalam proses pengadaan alat Antrapormetri tahun anggaran 2023.
“Mereka siap transparasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan ada main mata dengan pihak pengusaha sehingga kualitas barang bisa bermanfaat dan bagus. Sebagai masyarakat pada umumnya dan Dinas siap berkomitmen tak menabrak aturan atau tidak akan terintervensi oleh oknum pejabat ataupun siapapun itu yang memiliki power apalagi menjelang tahun politik seperti ini,” sambungnya.
Tidak hanya itu, lanjut Friady seusai audensi, jajaran Dinkes mengaku kedepannya akan terus komitmen membuka ruang untuk diskusi, hal itu agar tidak ada lagi oknum oknum pejabat kotor, seperti yang sudah terjadi dan diketahui khalayak banyak viralnya kasus dugaan SPK fiktif ataupun bodong.
“Kami berharap juga Dinkes ini bersih dari oknum oknum pejabat yang kotor,” bebernya.
Baca Juga:Harga Bapoktin Jelang Idul Adha StabilKetua Dekranasda Motivasi Peserta Pelatihan Sukabumi Kece
Sementara itu Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Maskur Alawi menangapi audensi yang dilakukan FPP menurutnya merupakan hal yang positif yang bisa membantu kinerja dari dinas kesehatan dalam melayani masyarakat kabupaten Sukabumi.