SUKABUMI EKSPRES – Penjabat Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji didampingi Sekretaris Daerah Dida Sembada menghadiri Rapat Koordinasi Nasional P2DD di Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin (3/10).
Setelah mengikuti Rakornas P2DD, Penjabat Wali Kota Sukabumi menghadiri International Seminar on : Indonesia’s Fiscal Decentralization Policy For The Next Decades di Gedung Djuanda 1, Kemenkeu.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kemendagri Tito Karnavian, para kepala daerah peraih penghargaan, dan perwakilan desa.
Baca Juga:Polisi Gagalkan Dugaan TPPORommy Tegaskan Sandiaga Uno Miliki Seluruh Komponen yang Bibutuhkan Ganjar
Pemerintah Kota Sukabumi menerima alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan TA 2023 kategori Percepatan Belanja Daerah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian Keuangan. Insentif yang diterima akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja.
“Ini menjadi pemicu agar ke depan kita terus menjadi lebih baik. Insyaallah, insentif ini akan kita manfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ketentuan dari Kementerian Keuangan,” kata Kusmana.
Kusmana memandang bahwa digitalisasi termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sangat diperlukan. Dengan digitalisasi, kinerja pemerintah daerah diharapkan terus mengalami peningkatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan hal yang harus didukung termasuk dalam menggunakan instrumen yang ada di dalam APBD.
Ia mengharapkan dalam penyusunan anggaran muncul keselarasan antara perencanaan di dalam penganggaran pusat dan daerah.
“Dari sisi legislasi, kita telah menyelesaikan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara APBN dan APBD melalui kebijakan fiskal,” kata Sri Mulyani.
Kehadiran kebijakan ini diterbitkan pemerintah agar sinkronisasi antara APBN dan APBD berjalan optimal. Sri Mulyani juga mengungkapkan, betapa penting harmonisasi antara belanja pusat dan daerah.
Baca Juga:Pidato Megawati Diduga Sindir PSI, Pengamat Ungkit Soal Kaderisasi KarbitanSering Serang Anies, PKB Ingatkan Gus Yaqut : Harus Sadar Diri
“Sinergi dan harmonisasi APBN dan APBD dapat diwujudkan melalui digitalisasi yang telah memiliki pondasi kokoh. Misalnya legalitas dan setiap badan di daerah memiliki Bagan Akun Standar (BAS),” ucapnya.