SUKABUMI EKSPRES– Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai bulan Ramadhan harus menjadi momentum untuk meredam konflik dan perpecahan antar kelompok politik setelah/pasca masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin.
Menurut dia, bulan Ramadhan harus dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan perdamaian antar kelompok.
Baca Juga:Iran Tawarkan Beasiswa Doktoral Bidang Pertahanan untuk Perwira TNIMegawati Tidak Berani Pecat Jokowi Sebagai Kader PDIP
Selain itu, bulan Ramadhan juga harus dijadikan momen untuk membersihkan jiwa dari segala dosa dan sifat-sifat tercela.
“Hubungan antar sesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak, harus diperbaiki,” kata dia.
Namun demikian, Abdul menekankan masa bulan Ramadhan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok.
“Kritik dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan kepalan tangan atau kemarahan,” kata dia.
Dalam siaran pers yang sama, Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan setelah menjalani kontestasi Pemilu 2024.
“Memperbanyak ibadah dan kembali bergandengan tangan pascakontestasi politik. Perjuangan politik biarkan berlalu, mari sekarang kita berjuang meraih fitri,” kata dia.
Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Baca Juga:BMKG Sudah Prediksi Bakal Terjadi Gelombang TingPentingnya SLF Bangunan Gedung
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.