“Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengingatkan pak Jokowi dan para orang dekatnya tentang situasi ini, khususnya politik dinasti, dan semua risiko untuk negeri ini ke depan,” ungkapnya.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, hanya satu yang terpikir, konsolidasi seluruh komponen pro-demokrasi,” ucapnya.
Dia menekankan perlunya konsolidasi ini dalam mengawal proses pemilu 2024 hingga akhir, termasuk mendukung gugatan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendesak hak angket DPR, dan menuntut audit forensik digital KPU.
Baca Juga:TMMD ke-119 di Kampung Tenjolaya Cibadak Selesai DilaksanakanDPU Binamarga Sukabumi Hanya Akan Perbaiki 1000 Meter
“Mengawal seluruh proses pemilu 2024 sampai akhir dan mendukung gugatan paslon ke MK, mendukung-mendesak hak angket DPR, menuntut audit forensik digital KPU,” sebutnya.
Untuk jangka menengah, Yanuar berpendapat bahwa membangun platform koordinasi-konsolidasi masyarakat sipil sebagai pengawas kritis terhadap pemerintah, baik untuk agenda politis maupun teknokratis, sangat diperlukan.
“Membangun platform koordinasi-konsolidasi masyarakat sipil untuk menjadi pengawas (watchdog) kritis pemerintah, baik untuk agenda politis ataupun teknokratis kebijakan pembangunan,” bebernya.
Dia menilai, masalah terbesar pemerintah saat ini adalah tatakelola yang buruk, rendahnya tingkat akuntabilitas, dan kapasitas pemerintahan yang kurang.
“Masalah terbesar pemerintah, tatakelola, akuntabilitas, kapasitas pemerintah yang rendah,” katanya.
Sementara untuk jangka panjang, Yanuar berpendapat bahwa pendidikan politik publik dan penguatan institusi publik diperlukan untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih mendasar dan memunculkan kepemimpinan sipil yang lebih baik.
“Pendidikan politik publik dan penguatan institusi publik agar terjadi transformasi sosial yang lebih mendasar, dan memunculkan kepemimpinan sipil,” imbuhnya.
Yanuar bilang, hanya dengan langkah-langkah tersebutlah, Indonesia dapat merawat gagasan besar yang ada, bukan dengan politik dinasti.
Baca Juga:Ade Suryaman : Tutup Setiap Celah Potensi Korupsi di Kabupaten SukabumiKondisi PJU Masih Banyak Dikeluhkan Masyarakat
“Hanya dengan itu, kita bisa merawat gagasan besar bernama indonesia ini. bukan dengan politik dinasti,” ungkapnya.
Yanuar menuturkan bahwa dalam negara demokratis, LSM dan partai politik seharusnya mendapatkan pembiayaan negara dan diizinkan melakukan public fundraising, namun hal ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Politik uang, menurutnya, tidak boleh menjadi praktik yang diterima seenaknya.
“Di negara demokratik, CSOs dan parpol mendapatkan pembiayaan negara dan boleh public fundraising. jadi terbuka dan akuntabel. tak bisa main politik uang seenaknya. kita bisa mulai mendorong itu,” kuncinya.