BPK RI Kunjungan Exit Meeting ke Kota Sukabumi

Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menerima kunjungan exit meeting BPK RI Perwakilan Jabar
Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menerima kunjungan exit meeting BPK RI Perwakilan Jabar atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi
0 Komentar

SUKABUMI EKSPRES- Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji menerima kunjungan exit meeting BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Rabu (3/4).

Kunjungan itu dalam rangka telah dilakukannya pengawasan bantuan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan pengawasan bantuan keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang merupakan bantuan keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Sukabumi,” kata Kusmana.

Baca Juga:Pemkot Salurkan Hibah dan Bansos untuk LKSPMI Bantu Normalisasi Jalur Sukabumi-Bogor yang Tertutup Longsor

Pengawasan tersebut baik dalam bentuk belanja program serta kegiatan pada OPD dengan memperhatikan kesenjangam fiskal dan peruntukan serta penggunaannya.

Adapun bantuan keuangan bersumber dari Provinsi Jawa Barat untuk membiayai 14 kegiatan yang dilaksanakan sembilan OPD. 

“Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Pemkot Sukabumi ada enam pelayanan dasar wajib yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman rakyat, penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial”.

“Terkait hasil pengawasan tersebut yang dituangkan dalam naskah hasil pengawasan (NHP) akan kami tindak lanjuti untuk dijadikan bahan perbaikan supaya lebih baik lagi menuju Kota Sukabumi bahagia lahir dan batin,” terangnya.

Kusmana memohon maaf selama pengawasan terdapat kekurangan dalam penyampaian dokumen yang diperlukan serta mohon maaf apabila pelayanan kurang maksimal. 

“Semoga hasil pengawasan yang disampaikan Inspektorat provinsi Jawa Barat dapat mendukung percepatan dan penguatan pembangunan pemerintah daerah dalam bingkai Integritas dan akuntabilitas,” pungkasnya. (ist)

0 Komentar