SUKABUMI EKSPRES– Pemerintah Kota Sukabumi mengultimatum masyarakat agar tak menjual rokok tanpa cukai atau ilegal. Sebab, konsekuensinya mereka bisa terancam pidana.
“Jika dibiarkan berlarut-larut akan berujung pada tindak pidana. Saya tidak ingin ada warga Sukabumi yang berjualan rokok murah tapi ujung-ujungnya berurusan dengan urusan hukum,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji kepada wartawan seusai membuka kegiatan di salah satu hotel, Senin (20/5).
Alokasi anggaran dari DBHCHT bisa dimanfaatkan melakukan penindakan dan pengawasan.
Sekaligus dan juga melakukan Training Of Trainer (TOT) oleh Satpol PP dan Damkar.
Baca Juga:Potensi Cuaca Ekstrem masih TinggiYusril Yakin Kabinet 100 Menteri tak lagi Berulang jika Revisi UU Sah
“Dalam melakukan tindakan itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nanti akan didampingi petugas Kantor Bea dan Cukai Bogor. Sebenarnya tindakan tersebut dalam rangka antisipasi,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, cukai merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, dan oleh karenanya peredaran produk tembakau ilegal harus dihentikan karena merugikan negara.
Kusmana juga mengamanatkan kepada para personil yang akan bertugas, untuk berkolaborasi dengan pihak bea cukai serta mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
“Ini langkah awal kita. Kewenangan kita hanya sampai mengidentifikasi. Sedangkan upaya preventif oleh petugas yang kita latih. Mereka yang mengumpulkan mana yang terindikasi cukai palsu atau tidak memiliki pita cukai,” jelasnya.
Kusmana berharap para peserta pelatihan ini dapat memahami cara mengenal dan mengidentifikasi tembakau ilegal dengan tujuan mengurangi peredarannya.
“Kita akan bertugas di lapangan. Kita adalah pengumpul informasi. Harus tahu tahapan-tahapannya, jangan melewati batas kewenangan, dan jangan salah melangkah. Dengan harapan pemberantasan BKCHT ilegal dapat berhasil, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi,” pungkasnya. (mg4)