SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Komisi II DPRD Kota Sukabumi mengkritisi kualitas infrastruktur jalan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Pasalnya, proyek pengerjaan yang belum lama rampung, namun di lapangan sudah mengalami kerusakan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, mengaku mendapat cukup banyak laporan masyarakat berkaitan buruknya kualitas pengerjaan proyek jalan di sejumla titik.
“Seperti pengaspalan jalan, baru beberapa hari selesai dikerjakan, namun sudah rusak kembali,” ujar Inggu, kemarin (9/6).
Baca Juga:Bahas Strategi Penggabungan Wilayah untuk Percepatan PembangunanAyep Zaki : Idul Adha Momentum Memperkuat Iman dan Solidaritas Sosial
Inggu menyebut, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta buruknya perencanaan pada proyek infrastruktur. Dia menegaskan, kondisi ini tak bisa dibiarkan dan mendesak Inspektorat Kota Sukabumi untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan yang dilaksanakan Dinas PUTR.
“Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pengerjaan proyek tidak jelas begini. Baru beberapa hari selesai, tapi sudah rusak lagi,” tegasnya.
Beberapa titik kerusakan yang disoroti di antaranya Jalan Pramuka, Jalan Pajagalan, dan Jalan Cikondang. Menurut Inggu, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan hancur. Harus ada langkah tegas, baik evaluasi internal maupun penindakan,” tambahnya.
Inggu menekankan, audit bukan hanya untuk mengetahui kerugian, tetapi juga untuk mengevaluasi siapa yang harus bertanggung jawab dan memastikan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. Komisi II juga mendesak agar ke depan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur lebih transparan dan akuntabel. “Sudah saatnya orientasi proyek bukan hanya serapan anggaran, tapi juga kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” pungkas Inggu.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak DPUTR maupun Inspektorat Kota Sukabumi terkait desakan audit tersebut. (mg5)