SUKABUMI – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, menerima audiensi Ikatan Kader Posyandu (IKP) se-Kota Sukabumi di Rumah Dinas Wali Kota Sukabumi, kemarin (12/1). Audiensi ini diikuti perwakilan IKP Posyandu dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Sukabumi.
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian maksud dan tujuan IKP Posyandu. Sekaligus meminta arahan kebijakan terkait penguatan peran dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) IKP Posyandu dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan itu, perwakilan IKP Posyandu menyampaikan apresiasi atas penerimaan audiensi serta memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Di antaranya, IKP Posyandu belum berjalan secara terstruktur, keterbatasan dukungan anggaran, serta belum jelasnya dasar hukum dan pembagian peran IKP Posyandu di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga:Jalur Bagbagan–Kiaradua Masih Tertutup, Evakuasi Terus BerlangsungPemkab dan DPMD Sukabumi Verval Data Warga Terdampak Bencana di Simpenan
Ranty yang juga Bunda Posyandu menegaskan bahwa IKP Posyandu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Oleh karena itu, kejelasan legalitas, struktur organisasi, serta tupoksi IKP Posyandu menjadi hal yang sangat penting.
“Posyandu hari ini bukan hanya tempat penimbangan balita, tetapi menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal. Peran IKP Posyandu harus jelas, terstruktur, dan terarah agar benar-benar berdampak pada penurunan stunting,” tegasnya.
Fokus penanganan stunting harus dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi, hingga balita. Upaya tersebut tidak hanya menyangkut pemenuhan gizi, tetapi juga sanitasi, air bersih, pola asuh, edukasi keluarga, serta pendataan yang akurat dan berjenjang.
Ranty juga menekankan pentingnya sistem pelaporan data Posyandu yang terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Data yang valid dan tepat waktu dinilai menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan intervensi penurunan stunting.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kota Sukabumi mendorong agar ke depan dilakukan penataan kembali dasar hukum, penyusunan tupoksi IKP Posyandu, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar peran IKP Posyandu dapat berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kota Sukabumi.