SUKABUMI – Puluhan mahasiswa Universitas Nusa Putra menggelar aksi demonstrasi di depan hingga masuk ke area Balai Kota Sukabumi, Jumat (27/2). Massa menyuarakan delapan tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, mulai dari transparansi APBD 2026 hingga desakan audit sejumlah program strategis daerah.
Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, Abdurahman Faiz, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami membawa delapan tuntutan. Salah satunya terkait transparansi penuh APBD Kota Sukabumi dan mekanismenya. Kemudian juga terkait independensi program pemerintahan, serta tuntutan untuk mengaudit segala bentuk program beserta anggarannya agar masyarakat mampu melakukan controlling secara penuh,” tegas Faiz.
Baca Juga:Bupati Sampaikan Program Unggulan Beasiswa Gratis di Muhibah RamadanGreenhouse Hidroponik di Loji Suplai Sayuran untuk MBG Polres Sukabumi
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Pemerintah Kota Sukabumi membuka secara transparan APBD 2026 kepada publik. Selain itu, mereka mendesak dilakukannya audit independen terhadap program beasiswa tahun 2025.
Tak hanya itu, massa juga menuntut audit serta publikasi rencana kesinambungan RSUD, reformasi birokrasi berbasis merit sistem, hingga kajian menyeluruh atas dampak kebijakan pajak terhadap pelaku UMKM.
Mahasiswa juga menyoroti perlunya transparansi studi kelayakan proyek infrastruktur serta penguatan dan pengawasan insentif RT/RW. “Ke depan kami berharap maksimal 30 hari sejak rilis tuntutan ini diterbitkan, Pemkot Sukabumi membuka ruang dialog publik secara terbuka untuk menjawab keresahan masyarakat,” ujar Faiz.
Faiz turut menyoroti program 12 PAS yang saat ini menjadi jargon Wali Kota Sukabumi untuk mengentaskan permasalahan sosial. Menurutnya, program tersebut dinilai lebih bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Kami melihat program 12 PAS hanya sebatas seremonial. Memang dilakukan door to door, tapi tidak ada tindak lanjut ke depan. Jangan sampai masyarakat menjadi tergantung pada program yang tidak memberikan solusi nyata,” katanya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti pemerintah yang hanya memberikan ikan tanpa memberikan pancing. “Kalau ikannya habis, masyarakat akan bingung mencari makanannya,” tambahnya. (mg5)