BANDUNG – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa kunjungannya ke Kantor OJK Jawa Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung profram-program daerah. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, di Kantor OJK Jawa Barat, Jalan Dago, Bandung, kemarin (3/3).
“Hari ini saya berkunjung ke OJK Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak masukan dari pimpinan OJK terkait strategi agar pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi meningkat,” ujar Ayep Zaki.
Ia menyatakan merespons secara positif berbagai saran dan arahan OJK, terutama dalam memperkuat sektor pembiayaan dan akses keuangan daerah. Ayep juga menyoroti rendahnya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Sukabumi yang saat ini masih berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Baca Juga:Pemkab Sukabumi Bentuk FGPD InfraswilProgram 3 Juta Rumah Terkendala Lahan di Kota Sukabumi
Padahal, dana pihak ketiga (DPK) di Kota Sukabumi tergolong tinggi, mencapai lebih dari Rp10 triliun. “Potensi dana besar, tetapi penyalurannya masih rendah. Ini yang ingin kita dorong agar kredit tumbuh dan ekonomi bergerak,” tegasnya.
Selain itu, Ayep Zaki menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memperkuat komunikasi dengan OJK, khususnya terkait program Qordhul Hasan dan pengelolaan wakaf produktif yang selama ini telah berjalan di Kota Sukabumi. Ia berharap dukungan OJK dapat memperkuat aspek regulasi, tata kelola, serta pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis syariah dan sosial tersebut.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyambut baik kunjungan dan inisiatif Pemerintah Kota Sukabumi. Ia mengapresiasi berbagai program yang telah diinisiasi, termasuk dana kebajikan dan dana wakaf yang diperuntukkan bagi usaha produktif masyarakat super mikro maupun bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia dan difabel.
Menurut Darwisnan, Kota Sukabumi memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 55.000 unit usaha. Namun, baru sekitar 23.000 UMKM yang telah memperoleh pembiayaan perbankan.
“Ini menunjukkan ruang yang masih sangat besar bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan. Kita akan dorong melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih kuat,” ujarnya.