Meski demikian, ia tak sepenuhnya menolak konsep tollgate, selama diterapkan di lokasi yang tepat. Menurutnya, tollgate masih bisa diterapkan di kawasan wisata tertentu yang berada di bawah kewenangan daerah, seperti jalur kabupaten atau pintu masuk destinasi.
Contohnya di Pantai Minajaya, itu jalan kabupaten dan memang kawasan wisata, jadi masih bisa dimaklumi. Idealnya tollgate itu ada di gerbang wisata, bukan di jalan nasional,” jelasnya.
Selain aspek regulasi, Asep juga mengingatkan dampak terhadap kenyamanan wisatawan. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya, di mana keberadaan tollgate sempat menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di masa liburan. “Dulu antreannya bisa panjang sekali, sampai satu kilometer. Ini tentu merugikan wisatawan dan bisa menurunkan minat berkunjung,” katanya.
Baca Juga:Jumlah Kuota Haji di Kota Sukabumi Turun SignifikanDPRD Kota Sukabumi Minta Kebijakan WFH Dikaji Mendalam
Di sisi lain, ia mendorong agar kebijakan pengembangan pariwisata dilakukan secara terpadu lintas sektor. Menurutnya, Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dinas lain, seperti Pekerjaan Umum dalam hal infrastruktur.
Meski memberikan kritik, Asep tetap mengapresiasi langkah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Ali Iskandar, terutama dalam upaya merespons keluhan wisatawan saat musim liburan. “Saya cukup mengapresiasi adanya diskon retribusi saat libur kemarin. Itu cukup membantu meredam keluhan wisatawan di media sosial,” katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah mengkaji kembali penerapan sistem tollgate sebagai salah satu upaya memperbaiki tata kelola wisata. Hal ini muncul setelah lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Idulfitri 2026 yang mencapai sekitar 325 ribu orang.
Kepala Dinas Pariwisata, Ali Iskandar, menyebut sistem tollgate dapat membantu pengendalian jumlah pengunjung serta meningkatkan transparansi pendapatan sektor wisata. Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian agar tidak melanggar aturan, terutama terkait status jalan nasional.Promosi Wisata Sukabumi
Pemerintah daerah kini juga mempertimbangkan alternatif lain, seperti pengembangan akses jalan kabupaten dan penataan kawasan wisata, guna menciptakan sistem pengelolaan yang lebih optimal tanpa menimbulkan hambatan bagi masyarakat maupun wisatawan. (IST)