SUKABUMI – Pemkot Sukabumi kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi prestasi istimewa karena menandai keberhasilan Kota Sukabumi mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut selama 12 kali secara berturut-turut.
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan dari BPK bahwa laporan keuangan yang disusun Pemkot Sukabumi telah dikelola dan disajikan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Predikat ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah telah dicatat sesuai aturan, didukung data dan bukti yang lengkap, serta melalui sistem pengawasan yang berjalan dengan baik.
Baca Juga:Kemnaker Gandeng Tiga Kampus di Bandung untuk Pengembangan SDM, Riset, dan Pengabdian MasyarakatKemnaker dan GoTo Perkuat Literasi Digital TKM Sektor Kuliner di Bandung
Dengan kata lain, raihan WTP mencerminkan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam tanggapannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran. “Raihan WTP ke-12 ini adalah buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan integritas seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Sukabumi. Opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kami kepada masyarakat bahwa uang rakyat dikelola dengan benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak diraih secara instan. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen yang terus dijaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kesatu, Pemkot Sukabumi terus memperkuat sistem informasi keuangan melalui digitalisasi berbagai proses, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penatausahaan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan meminimalkan potensi kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan dan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta perangkat daerah. Upaya ini bertujuan agar seluruh aparatur memahami dan mampu menerapkan regulasi terbaru terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
Ketiga, Pemkot Sukabumi memastikan adanya sinergi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran. Berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah diselaraskan dengan alokasi anggaran yang tepat guna sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.