PALABUHANRATU – Sejumlah isu kebijakan nasional menjadi sorotan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi dalam aksi damai yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (13/7/2026). Aksi tersebut berlanjut dengan audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Sekitar 70 mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Di antaranya persoalan kenaikan harga BBM nonsubsidi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, substansi Undang-Undang Kepolisian, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Wakil Koordinator Aksi, Asep Sugianto, mengatakan mahasiswa berharap wakil rakyat tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memahami persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.Panduan Kota & Daerah “Kami meminta wakil rakyat menyambut baik masyarakat dan memahami kondisi yang terjadi, bukan sekadar mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Kenaikan BBM secara mendadak dinilai tidak mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat berorasi.
Baca Juga:Jembatan Rusak, Warga Tanjungsari Sebrangi Sungai dengan Perahu KaretPersiapan Jamnas, Kwarcab Pramuka Sukabumi Gelar Training Center
Selain menyoroti kebijakan energi, HMI juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Asep juga meminta pemerintah mengepuasj terhadap pelaksanaan Program MBG maupun pembangunan KDMP agar pelaksanaannya tepat sasaran. “Soal MBG dan KDMP perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Kami juga menilai pembangunan KDMP di sejumlah lokasi perlu mendapat perhatian,” katanya.
Usai aksi di halaman DPRD, perwakilan mahasiswa diterima dalam forum audiensi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan lembaganya terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat maupun mahasiswa.
Menurut Budi, berbagai tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi yang diterima DPRD.
“Tadi sudah disampaikan beberapa poin. Insyaallah kami menerima aspirasi ini dengan baik dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” kata Budi. (mg3)