PALABUHANRATU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menggelar diseminasi petugas pendataan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan secara hybrid, kemarin (21/7). Langkah itu merupakan upaya mendorong kemandirian fiskal dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Kabupaten Sukabumi, Hari Ramdani, memaparkan PKB dan BBNKB merupakan sumber PAD yang sangat potensial, karenanya menbutuhkan keakuratan dan pemutakhiran data objek pajak.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali petugas lapangan dengan teknologi digital terbaru melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat), agar pendataan dapat berjalan cepat, efektif, dan terintegrasi,” ujarnya
Baca Juga:Sapi Berbobot 500 Kg Teperosok ke SumurPemkot Sukabumi Jajaki Bantuan Pembangunan ke Bappenas
Diseminasi ini memiliki arti yang sangat strategis. Para peserta terdiri dari 911 orang petugas verifikasi yang terdiri dari 18 petugas tingkat kecamatan, 33 petugas tingkat desa dan kelurahan, serta 860 petugas pendataan tingkat RW baik langsung maupun virtual
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, menegaskan kemandirian fiskal adalah kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah.
“APBD itu mencakup pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Herdy juga mengajak seluruh petugas, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga tingkat RW, untuk bersinergi dalam memajukan daerah. Ia menekankan bahwa pajak yang terkumpul pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pendataan kendaraan bermotor secara langsung menggunakan aplikasi Srikandi Jawara yang dipandu oleh narasumber dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Unit Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sukabumi.