CISOLOK– Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membiayai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi sorotan. Dari kebutuhan pembiayaan yang disebut mencapai sekitar 420.000 jiwa, Pemkab Sukabumi diperkirakan baru mampu membiayai sekitar separuhnya. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, saat menggelar reses ketiga di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026).
Menurut Hamzah, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memastikan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
Pemkab itu dari 420.000 jiwa yang harus dibayar ke BPJS, kemungkinan Pemkab hanya mampu BPJS PBI, kemungkinan hanya mampu membayar 210.000 jiwa. Dan uangnya pun ini masih belum ada. Hari ini DBH kita pun zero dari provinsi,” ungkap Hamzah.
Baca Juga:Dandim 0622 Sukabumi Dampingi Tim Wasev Itjenad Tinjau Progres TMMDDandim 0622 Sukabumi Dampingi Tim Wasev Itjenad Tinjau Progres TMMD
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kepesertaan PBI. Namun, besaran kebutuhan dan kemampuan pembiayaan tersebut masih merupakan angka yang disampaikan Hamzah dalam kegiatan reses dan belum disertai rincian anggaran dari Pemkab Sukabumi dalam informasi yang tersedia
Hamzah menilai persoalan pembiayaan BPJS tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, ketika jumlah warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan lebih besar dibanding kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, diperlukan langkah dan kebijakan yang jelas agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian.
Ia menyebut persoalan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah warga yang hadir dalam reses turut menyampaikan keluhan mengenai kepesertaan BPJS, termasuk denda dan tunggakan. “Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, paling utama terkait kesehatan hari ini terkait BPJS. Saya berharap apa yang diinginkan masyarakat akan saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan di sana. BPJS ini terlalu krusial. Banyak masalah yang hari ini harus dibenahi,” kata Hamzah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. “Ini uang rakyat, yang berobat juga rakyat,” tegasnya.