JL R SYAMSUDIN – Pemkot Sukabumi berupaya mendorong pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Salah satunya dengan membangun kesepakatan bersama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.
Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana serta dihadiri Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada. Penandatanganan digelar di Balai Kota Sukabumi, kemarin (27/10).
“Penyelenggaran pemerintah harus lebih baik dari waktu ke waktu baik segi kualitas dan kuantitas,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, kemarin.
Baca Juga:Mantan Kades Diduga Terlibat Penipuan *Bermodus Kerja Sama Penggemukan dan Pengadaan DombaPemkab Sukabumi dan DPRD Tetapkan Tiga Raperda
Sehingga, kata Fahmi, Pemkot Sukabumi melakukan percepatan dalam usaha memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Baik perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, serta monev yang harus lebih baik sejalan dengan amanat reformasi birokrasi.
Oleh karenanya, perlu secara khusus menggandeng BPKP melalui nota kesepahaman sebagai komitmen bersama saling mendukung dan menguatkan.
Kehadiran BPKP, lanjut Fahmi, merupakan sebuah pendampingan, pembinaan, dan menjalin hubungan yang baik.
Sebelumnya, Inspektorat Kota Sukabumi meluncurkan inovasi Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparatur dan Masyarakat (Pakar) yang menyediakan sarana informasi pengawasan dan konsultasi.
Selain itu menggelar sosialisasi SPIP terintegasi dan manajemen risiko indeks melibatkan BPKP dan KPK agar ASN memiliki pemahaman yang sama. Nantinya setelah penandatanganan ada turunan yang harus disiapkan.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Mulyana mengatakan, setelah ditandatangani kerja sama maka bisa segera ditindaklanjuti rencana tindak program. Penekanannya pada tata kelola managemen risiko dan pengendalian berjalan dengan baik.
Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Een Rukmini menambahkan, kerja sama ini dalam rangka manajemen pengelolaan pemerintahan daerah. Terutama konsulting tugas inspektorat seperti audit dan monev yang dilakukan. (ist/rls)