Prioritaskan Usulan Fisik dan Nonfisik, Ditampung pada Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunungpuyuh

Prioritaskan Usulan Fisik
MUSRENBANG: Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi (tengah), menghadiri kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunungpuyuh, kemarin. Pada kesempatan itu, berbagai usulan pembangunan dari masyarakat bermunculan. (NURIA ARIAWAN/SUKABUMI EKSPRES)
0 Komentar

SUKABUMI – Kegiatan fisik dan nonfisik menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Gunungpuuyuh Kota Sukabumi. Hal itu mengemuka pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunungpuyuh tahun anggaran 2023, kemarin (19/1).

Pada kegiatan fisik terdapat sebanyak 22 usulan dengan prioritas soal infrastruktur. Sedangkan kegiatan nonfisik ada 18 usulan seperti pelatihan ketenagakerjaan.

“Kami berharap program prioritas pemerintah daerah pada 2022 juga bisa selesai. Pada 2023 hanya sentuhan-sentuhan akhir saja. Proses musrenbang ini juga menjadi sarana bagi kita merencanakan pembangunan di wilayah,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, seusai menghadiri musrenbang tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, kemarin (19/1).

Baca Juga:Budayawan Sunda Kritisi Pernyataan Arteria DahlanSelama 2021, Investasi Capai Rp3 Triliun Lebih

Untuk menyukseskan kegitan hasil usulan musrenbang, kata Fahmi, perlu keterlibatan aktif masyarakat. Tentu perlu didukung juga para wakil rakyat yang ada di DPRD.

“Alhamdulillah kehadiran teman-teman DPRD menunjukan dukungan penuh untuk kegiatan Musrenbang ini. Mereka (anggota DPRD) juga yang akan mengawal dari proses penganggaran dan perencanaan berbasis RAPBD,” tutur Fahmi.

Camat Gunungpuyuh, Aries Ariandi, mengatakan usulan skala prioritas pada kegiatan fisik yakni infrastruktur transportasi merupakan usulan yang memang belum terealisasi pada musrenbang sebelumnya. Prioritas tersebut melihat Kecamatan Gunungpuyuh yang memiliki jalan utama yang sudah baik, sehingga masyarakat pun menginginkan jalan lingkungan yang juga baik. “Mudah-mudahan usulan skala prioritas tersebut bisa terealisasi,” ungkap Aries.

Usulan dari setiap kelurahan lumayan banyak. Karena itu, perlu ada skala prioritas karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. (mg2)

0 Komentar