Marwan Minta Kuota BBM Bersubsidi untuk Nelayan Ditambah

Marwan Minta Kuota BBM
PENANDATANGANAN : Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat mengikuti rakor dengan Kantor Staf Presiden bersama dengan kementerian dan berbagai lembaga lainnya di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6) lalu. ( FOTO : ISTIMEWA )
0 Komentar

BATAM – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi (rakor) di dengan Kantor Staf Presiden bersama dengan kementerian dan berbagai lembaga lainnya di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6) lalu. Rakor ini untuk membahas isu strategis mengenai penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil.

Dimana program penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. Menurutnya, 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

Baca Juga:Dampak PMK, Penjualan Sapi di Sukabumi LesuBencana Hidrometeorologi di Sukabumi Terus Terjadi

Karena itu, lanjut Moeldoko, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, Kantor Staf Presiden mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Sebab, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.  “Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasaran mengingat KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” terang Moeldoko.

BACA JUGA : Dampak PMK, Penjualan Sapi di Sukabumi Lesu

Proyeksinya, Kedepan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja. Diketahui, pada rakor juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian ESDM, Bahan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Pertamina, dan enam Pemerintah Daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Kabupaten Sukabumi, Cilacap, Bitung,dan Maluku Tengah, terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk  nelayan, termasuk optimaliasi kartu KUSUKA sebagai basis data tunggal bagi nelayan.

Sementara Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyampaikan bahwa MoU dibuat untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi nelayan kecil mendapatkan BBM Bersubsidi jenis bensin. “Saya meminta BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan. karena substansi MoU bersama KSP ini mempermudah nelayan mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Marwan.

0 Komentar