SUKABUMI EKSPRES – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menegaskan bahwa melarang pejabat serta pegawai pemerintahan untuk mengadakan acara buka puasa bersama atau biasa disebut bukber pada  tahun ini.
Sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi mengatakan bahwa anggaran untuk kegiatan buka bersama pejabat dan pegawai dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi melarang buka puasa bersama bagi pejabat selama Ramadan 1444 H/2023 M ini.
“Semua enggak boleh apa, buka puasa bareng. itu maksudnya kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu, kalau makan bareng buka bareng, yang makan kita-kita juga,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai rapat bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.
Bukan hanya anggaran di pusat, tetapi di daerah juga.
Baca Juga:Pamer Tas Emas Seharga Rp535 Juta, Wanita di Makassar Ini Dibidik Ditjen PajakMarc Marquez Alami Patah Tulang dan Kena Penalti di MotoGP Portugal 2023
“Ini bisa diberikan sembako atau apa-apa diberikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Namun, ternyata sudah ada sejumlah instansi yang sudah terlanjur mempersiapkan anggaran untuk acara bukber ini.
Pemerintahan yang sudah membuat anggaran untuk buka puasa bersama tahun 2023, yakni Pemerintah Kota Batam.
Dalam situs SiRUP LKPP, ada paket yang diberi nama ‘Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Kepala Daerah (BAGUM)’.
Paket tersebut berada di satuan kerja Sekretariat Daerah yang bersumber dari APBD 2023.
Selain itu, Pemkot Batam juga menganggarkan paket ‘Belanja Konsumsi Buka Puasa Bersama Wakil Kepala Daerah (BAGUM)’.
Jika ditotal, anggaran untuk buka bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah Batam mencapai Rp 1,2 miliar.
Baca Juga:Apakah Mimpi Basah Membatalkan Puasa?Bejat! Oknum PNS Cabuli 3 Anak Kandungnya
Dikabarkan bahwa Pemkot Batam berencana mengadakan bukber untuk anak yatim dan juga masyarakat.
Total pagu anggaran bukber ini mencapai Rp 162,4 juta.
Atas larangan bukber yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan kembali bahwa aturan tersebut wajib ditaati.