SUKABUMIEKSPRES – Bermunculannya investasi di Kabupaten Cianjur mendorong para pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang usaha.
Difasilitasi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumindag) setempat, para pelaku terus didorong bekerja sama dengan pelaku usaha retail modern maupun pengusaha berskala besar.
Kepala Bidang UMKMÂ Diskumindag Kabupaten Cianjur, Epra Haryono, menuturkan bermunculannya investor, terutama yang bergerak di sektor kuliner, tentu harus jadi motivasi bagi para pelaku UMKM.
Baca Juga:Perangkat Daerah Lahirkan 488 InovasiTingkat Kesadaran Urus Dokumen Lingkungan Hidup Masih Minim
Artinya, para pelaku UMKM harus bisa berdaya saing dari sisi kualitas dan lainnya agar tak ketinggalan dengan menjamurnya investasi saat ini.
“Terutama investasi yang bergerak di bidang food and beverage. Nah, kita akan MoU dengan retail-retail modern maupun pengusaha besar agar bisa mengakomodir produk UMKM,” kata Epra, belum lama ini.
Tujuan dilakukannya kerja sama antara pelaku UMKM dengan retail modern maupun pengusaha besar agar perkembangan ke depan bisa berbanding lurus. Sehingga diharapkan usaha para pelaku UMKM bisa ikut-ikutan maju dan berkembang.
“Investasi meningkat, para pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur pun harus ikut maju dan berkembang. Harus berbanding lurus,” tegasnya.
Hingga saat ini di Kabupaten Cianjur terdapat hampir 62.824 pelaku UMKM. Data tersebut termasuk tambahan sebanyak 1.862 pelaku UMKM hasil identifikasi pendataan selama periode Januari-Mei tahun ini.
“Jumlah pelaku UMKM yang ada saat ini terdiri dari berbagai sektor usaha. Kami klasifikasikan sektornya terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah,” jelasnya.
Dari 62.824 pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur, mayoritas didominasi pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan dan minuman. Sisanya bergerak pada bidang jasa, fashion, kerajinan, dan lainnya.
Baca Juga:Dishub dan Polres Rekayasa Lalin di Jalan VeteranAntisipasi Gangguan Kamtibmas, Personel Polsek Citamiang Sambangi THM
“Kami terus melakukan identifikasi para pelaku UMKM yang belum tercatat pada data base. Jumlah pelaku UMKM yang akurat nanti akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan misalnya berkaitan dengan perizinan, seperti PIRT, NIB, sertifikasi halal, dan lainnya. Kalau ada data yang akurat, kami jadi tahu fokus kebijakan ke depan,” pungkasnya. (ist)