SUKABUMIEKSPRES– Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja panen kritik.Ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Sejumlah pihak ramai-ramai mengkritik terkait usulannya soal penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sedianya digelar pada November tahun depan.
BACA JUGA: Polri Harus Dukung Maksimal Kamtibmas untuk Sukseskan Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, misalnya, menilai usulan itu mengada-ada. Sebagaimana hasil rapat kerja antara DPR, pemerintah, bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), semua sudah sepakat pilkada digelar November 2024.
Baca Juga:Projo se-Jabar Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024Mahfud MD Tegaskan Usulan Tunda Pilkada 2024 Tidak Relevan
“Kalau sekarang Bawaslu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya,” ujarnya, Jumat, 14 Juli.
Soal kekhawatiran gangguan keamanan, Junimart menegaskan, itu tugas kepolisian dan TNI melakukan antisipasi. Politikus PDIP itu meminta Bawaslu cukup bekerja sesuai dengan ketentuan.
Kaitannya dengan tugas, cukup melaksanakan pengawasan. Terlebih, saat ini berlangsung tahapan menuju pemilihan umum legislatif.
BACA JUGA: Mahfud MD Tegaskan Usulan Tunda Pilkada 2024 Tidak Relevan
”Ya lu awasin aja itu, gitu loh. Bukan kerjaanmu juga untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan,” imbuhnya.
Jika ada hasil analisis Bawaslu yang menunjukkan kerawanan dan sebagainya, dia menyarankan untuk menyampaikan ke komisi II. Tidak dengan membuka isu ke publik. Dengan begitu, tidak muncul kesan Bawaslu bermain politik.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga memiliki pandangan berbeda dengan Bawaslu. Hasyim tidak sepakat dengan ide penundaan.
”Kita pengennya lebih cepet lebih baik,” ujarnya.
Hasyim belum mengetahui usulan Bawaslu. Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan dan penjelasan secara langsung.
”Maksud dia tuh apa? Aku ga tau,” imbuhnya.
Baca Juga:AHY Ungkap Anies Ingin Segera Umumkan Sosok CawapresPedagang Tewas Dibacok Orang tak Dikenal
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mengkritik cara pandang Bawaslu. Dia menilai Bawaslu berpikir terlalu jauh.
”Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi,” katanya.
Padahal, lanjut dia, banyak persoalan di depan mata yang selama ini justru tidak ditangani dengan baik. Di antaranya, baliho yang berserakan tidak beraturan, dugaan kampanye di luar jadwal, bahkan indikasi money politics hingga di tempat ibadah.Berbagai persoalan itu justru diabaikan.