SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Polemik soal rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi kian menghangat. Kondisi itu usai pimpinan DPRD Kota Sukabumi melayangkan kritik terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dinilai tertutup dalam menjalankan proses mutasi.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki pun buka suara. Ayep membantah tudingan tidak adanya transparansi dalam proses rotasi pejabat. Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan, bahkan mempersilakan pihak yang keberatan untuk langsung menemuinya.
“Kita sangat terbuka. Kalaupun ada yang menilai tidak terbuka, silakan menghadap bersama BKPSDM dan pihak terkait. Tapi saya pastikan, orang-orang yang dipilih tetap berasal dari internal Pemkot Sukabumi, tidak ada orang luar. Semuanya transparan,” ujar Ayep saat ditemui wartawan, kemarin (25/8).
Baca Juga:MUI Bangun Gedung Sekretariat di Area Pusbangdai CikembarAngka Inflasi di Kabupaten Sukabumi Tunjukan Tren Menurun
Ayep mengingatkan, pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif seorang kepala daerah. Menurutnya, siapapun bisa menduduki jabatan tertentu asalkan memenuhi kriteria melalui uji kompetensi dan kelayakan.
“Siapapun orang boleh menjabat, tapi mau atau tidak mengikuti uji kompetensi maupun uji kelayakan. Rotasi jabatan sudah sesuai, itu hak prerogatif saya,” jelasnya.
Dia juga meminta publik memberi ruang baginya untuk membuktikan bahwa pejabat yang dipilih telah ditempatkan sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi. “Berilah kesempatan kepada saya secara konstitusional. Memang itu hak prerogatif saya. Panitia seleksi hanya mengajukan tiga nama, dan yang memilih satu adalah kepala daerah. Itu dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Ayep optimistis pejabat yang dipilih akan mampu bekerja sesuai target pembangunan lima tahun mendatang, termasuk mendorong PAD Kota Sukabumi mencapai Rp800 miliar. “Kita lihat saja hasilnya nanti, tercapai atau tidak target lima tahun dengan PAD 800 miliar itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyuarakan kritik keras terhadap BKPSDM. Ia menilai lembaga tersebut seolah menutup diri dari pengawasan DPRD, khususnya Komisi I yang memiliki tupoksi di bidang pemerintahan.
“Kami ini kan mitra kerja BKPSDM, tupoksi kami jelas mengawasi proses rotasi jabatan agar sesuai mekanisme. Tapi justru BKPSDM malah tertutup,” tegas Feri. (mg5)