SUKABUMI – Dharma Wanita Persatuan (DWP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 sekaligus Hari Ibu Tahun 2025 di Gedung KORPRI Kota Sukabumi, pada Selasa (23/12/2025). Turut hadir dalam kesempatan ini Penasihan DWP Kota Sukabumi, Kia Florita, Ketua DWP Kota Sukabumi Yanti Lestari Anang, jajaran pengurus dan Anggota DWP Kota Sukabumi dan tamu undangan lainnya
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, sebagai momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar anggota.
Ketua Penasehat DWP Kota Sukabumi, Kia Florita dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan HUT DWP bukan sekadar menandai usia organisasi saja. Melainkan refleksi atas peran strategis DWP Kota Sukabumi sebagai wadah pemberdayaan perempuan, khususnya istri ASN.
Baca Juga:HUT ke-26 DWP Dimeriahkan Kegiatan SosialPenerimaan Retribusi Parkir Belum Optimal, Potensinya Bisa Capai Puluhan Miliar Rupiah per Tahun
Menurutnya, melalui berbagai program di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. DWP Kota Sukabumi diharapkan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memaknai Hari Ibu sebagai penguatan peran perempuan sebagai pilar keluarga dan mitra penting dalam pembangunan Kota Sukabumi yang maju dan harmonis.
“Peringatan Hari Ibu tak hanya untuk mengenang jasa ibu yang begitu besar dan istimewa. Namun, seiring waktu, Hari Ibu juga menjadi momen khusus untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk memberikan dukungan dan mengingat kembali hari kebangkitan dan persatuan perjuangan kaum perempuan,” pungkasnya.
Lanjut Kia, peran perempuan sangat penting dalam membangun generasi emas 2045. Perempuan memiliki peran utama dalam membentuk keluarga berkualitas melalui proses kelahiran dan tumbuh kembang anak yang optimal.
Oleh karena itu, perempuan atau ibu harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam merawat dan menjaga kesehatan anak untuk menciptakan generasi berkualitas, mendidik dan membimbing anak di tengah era perubahan zaman, serta menjalin komunikasi yang baik sehingga rumah dan keluarga menjadi benteng pertahanan dari gangguan sosial. (DOKPIM)
