JL R SYAMSUDIN – Massa berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (26/6). Mereka tidak hanya menyuarakan tuntutan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, tetapi juga menyoroti belum dicairkannya gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Massa mendesak pemerintah daerah segera membayarkan hak ASN sekaligus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab keterlambatan pencairannya. Demonstrasi yang diikuti aliansi masyarakat Sukabumi bersama sejumlah ketua RT dan RW tersebut berlangsung dengan penyampaian berbagai tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.
Selain mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, peserta aksi menjadikan persoalan gaji ke-13 ASN sebagai salah satu isu utama yang mereka suarakan. Dalam orasinya, massa menilai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 mencerminkan persoalan tata kelola pemerintahan daerah. Mereka berpendapat hak ASN seharusnya dapat dipenuhi tepat waktu, terlebih menjelang tahun ajaran baru ketika kebutuhan keluarga meningkat.
Baca Juga:RS Bunut Diduga Lalai, Dokumen MCU TertukarKasus Kematian Anak Masuki Babak Baru, Kejari Sukabumi Terima Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti
Menurut para demonstran, gaji ke-13 memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan ekonomi pegawai, terutama untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan proses pencairan tanpa menunda lebih lama.
Salah seorang orator aksi, Syah Arif, mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Sukabumi belum merealisasikan pembayaran gaji ke-13. Ia menyebut informasi yang diterima massa menunjukkan pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer untuk pembayaran gaji ke-13 kepada pemerintah daerah. “Jelas setiap daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat sudah mendapatkan dana transfer gaji ke-13. Informasinya itu semua diterima setiap ASN. Tetapi di Kota Sukabumi belum ada kepastian,” ujar Syah Arif dalam orasinya.
Berdasarkan pandangan massa, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pencairan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Karena itu, mereka meminta adanya penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN maupun masyarakat.
Selain mendesak percepatan pembayaran, para demonstran juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai waktu pencairan gaji ke-13. Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan agar para ASN memperoleh kejelasan mengenai hak yang akan diterima.