SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, mengkritik pembentukan Tim 10 yang dibentuk Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Tim ini dibentuk untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pembentukan tim khusus tersebut dinilai tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran serta fungsi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Danny menilai, mekanisme optimalisasi PAD sejatinya telah diatur secara jelas dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah.
“Sebenarnya tidak usah ada tim-tim seperti itu. Di birokrasi sudah jelas, terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi, ada Sekda sebagai Ketua TAPD, kemudian Badan Pendapatan Daerah, dan perangkat daerah terkait lainnya,” ujar Danny Ramdhani yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi, kemarin (13/1).
Baca Juga:Tahun Ini BKPSDM Terapkan Manajemen Talenta ASNPKK Dukung Pembangunan Keluarga Berkualitas, Upaya Menuju Indonesia Emas 2045
Danny menilai, apabila fungsi-fungsi tersebut dimaksimalkan secara optimal, maka pembentukan tim tambahan tidak lagi diperlukan. Ia khawatir keberadaan Tim 10 justru menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan antar perangkat daerah.
Selain itu, Danny juga mempertanyakan komposisi Tim 10 yang disebut melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari perangkat daerah yang tidak secara langsung berkaitan dengan sektor peningkatan PAD. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menciptakan kerancuan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Tidak perlu adanya tim-tim baru yang ke depannya bisa membuat peran dan fungsi birokrasi tumpang tindih. Jangan sampai tim optimalisasi yang dibentuk melibatkan banyak ASN yang bukan core dinas instansi yang berhubungan dengan peningkatan PAD. Itu pasti rancu,” tegasnya.
Danny menyarankan agar Pemerintah Kota Sukabumi lebih memfokuskan perhatian pada kesiapan operasional pemerintahan dalam beberapa bulan ke depan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menilai, penekanan peningkatan PAD sebaiknya dilakukan setelah kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha lebih stabil.
“Penekanan terkait peningkatan PAD kepada pengusaha dan warga sebaiknya setelah awal tahun. Saat ini lebih baik fokus pada penyiapan operasional beberapa bulan ke depan. Kasihan, masa awal tahun sudah digencot, padahal pengusaha dan warga sebentar lagi menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya. (mg5)