SUKABUMI — Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, geram terhambatnya perbaikan ruas Jalan Merbabu di Kecamatan Gunungpuyuh. Proyek yang seharusnya dapat segera terealisasi tersebut tersendat akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat.
Ayep mengakui adanya kelalaian koordinasi lintas pemerintahan dalam perencanaan sebelumnya. Ia menegaskan telah mengambil langkah tegas agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada proyek-proyek pembangunan berikutnya. “Saya sudah menegur Kepala DPUTR Kota Sukabumi terkait persoalan ini karena perencanaan harus dikawal sampai tahap penganggaran,” tegas Ayep saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, belum lama ini.
Ayeo berkomitmen meningkatkan kapasitas anggaran pembangunan Kota Sukabumi melalui optimalisasi APBD. Ia menilai, percepatan pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa keberanian melakukan terobosan fiskal. “Saya akan ikhtiar, dari APBD sebesar Rp1,175 triliun akan saya tingkatkan untuk pembangunan Kota Sukabumi,” katanya.
Baca Juga:Ribuan Kader NU Berencana Hadiri Harlah Satu Abad di PalabuhanratuEmpat Pemuda Luka-luka Usai Diserang di Jalan Gelap oleh OTK di Cibadak
Dia mencontohkan kondisi anggaran di Kecamatan Gunungpuyuh yang dinilainya masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pada tahun anggaran berjalan, alokasi dana kecamatan tersebut hanya sekitar Rp100 juta per tahun. “Anggaran Kecamatan Gunungpuyuh tahun ini hanya Rp100 juta per tahun. Ini karena uangnya tidak ada, makanya akan saya tingkatkan untuk pembangunan Kota Sukabumi,” ujarnya.
Ayep menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun ini akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada tiga titik prioritas. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah realistis dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. “Infrastruktur di Kota Sukabumi hanya tiga yang akan difokuskan pada tahun 2026, salah satunya Jalan Merbabu. Ini sudah direncanakan sejak 2025, tapi lupa dialokasikan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, Ayep Zaki juga berkomitmen membuka akses informasi publik terkait pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan, realisasi APBD Kota Sukabumi akan diumumkan secara rutin kepada masyarakat. “Saya akan rilis setiap tanggal 15 di setiap bulan untuk realisasi APBD. Semuanya akan saya publish, termasuk pendapatan Kota Sukabumi,” pungkasnya. (mg5)