JL R SYAMSUDIN SH – Ratusan pengurus RT dan RW yang tergabung dalam forum komunikasi tingkat kota menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak DPRD Kota Sukabumi menggunakan hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, kemarin (2/6). Massa bahkan meminta DPRD menempuh langkah politik hingga pemakzulan wali kota terkait polemik pengumpulan dana wakaf dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Aksi tersebut dipicu dugaan pengabaian terhadap rekomendasi DPRD Kota Sukabumi yang sebelumnya meminta penghentian pengumpulan dana wakaf. Para peserta aksi menilai kebijakan tersebut tetap berjalan meski legislatif telah menyampaikan sikap resmi agar kegiatan pengumpulan wakaf dihentikan sementara.
Dalam orasinya, massa menyebut masih berlangsungnya pengumpulan dana wakaf menjadi bentuk pembangkangan terhadap keputusan DPRD. Mereka juga mengklaim memiliki bukti berupa catatan transfer pemotongan gaji ASN sebesar satu persen yang disalurkan kepada Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menghimpun dana wakaf.
Baca Juga:Tim Qasidah SDN Suryakencana CBM Akan Tampil di Tingkat JabarGuru TK Berperan Bangun Generasi Masa Depan
Koordinator aksi dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak mengindahkan aspirasi masyarakat maupun rekomendasi DPRD.
“Kami berdiri di sini bukan untuk kepentingan pribadi. Kami menuntut keadilan bagi para ASN yang hak gajinya disunat tanpa dasar hukum yang jelas. Ketika DPRD sudah mengeluarkan mandat untuk berhenti, namun Wali Kota tetap memaksakan kehendaknya melalui FKDB, ini adalah bentuk pembangkangan nyata. Kami mendesak DPRD jangan diam saja, gunakan hak angket Anda untuk memakzulkan beliau,” tegas orator di hadapan massa aksi.
Selain mendesak penggunaan hak angket, massa juga meminta DPRD melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan dana wakaf yang selama ini dihimpun dari kalangan ASN. Mereka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas terkait penggunaan dana tersebut.
Menurut massa aksi, pengalihan sebagian gaji ASN kepada lembaga tertentu di luar institusi pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu, mereka meminta seluruh proses pengelolaan dana wakaf dibuka secara transparan.