BANDUNG – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri kegiatan sinkronisasi intervensi penanganan stunting di Gedung Sate, Bandung, kemarin (7/4). Kegiatannya dihadiri para kepala daerah atau wakil kepala daerah di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif dan inovatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Salah satu upaya yang didorong yakni menggandeng operator seluler dalam pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan perangkat digital untuk mendeteksi dan memantau kondisi kesehatan ibu hamil secara berkala.
Dengan demikian, kondisi ibu dan janin dapat terpantau secara optimal sehingga risiko stunting dapat dicegah sejak dini. Selain itu, intervensi gizi terus diperkuat melalui pemenuhan asupan bagi ibu hamil berisiko, seperti pemberian telur, daging, dan nutrisi tambahan lainnya.
Baca Juga:Kemilau Batu Bercahaya Dorong Pelaku EkrafMuscab PKB Jaring 7 Balon Ketua
Upaya ini menjadi bagian dari target menuju zero stunting dalam lima tahun ke depan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Erwan juga menekankan, penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan faktor gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi dan akses air minum yang layak. Risiko stunting bahkan dapat meningkat hingga 3,47 kali lebih tinggi pada lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Permasalahan ini masih cukup menonjol di wilayah kabupaten, meskipun di wilayah perkotaan sudah mulai berkurang.
Berdasarkan data, angka stunting di Kota Sukabumi pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen. Capaian ini dinilai sangat progresif dengan penurunan lebih dari 10 persen.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara terintegrasi. “Kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi hingga kementerian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi dukungan Dinas Kesehatan dan Bappeda Kota Sukabumi dalam pembiayaan operasional kesehatan, khususnya untuk intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT). “Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, baru empat daerah yang telah berjalan optimal. Kota Sukabumi menjadi salah satunya,” ungkapnya.