SUKABUMI – DPD KNPI Kota Sukabumi menegaskan tidak terlibat pada agenda 2.6.26 yang rencananya digelar sejumlah elemen masyarakat pada 2 Juni 2026. Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya flyer aksi yang mencantumkan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Sekretaris DPD KNPI Kota Sukabumi, Danial Fadhilah, mengatakan pihaknya perlu meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai posisi organisasi. Menurutnya, DPD KNPI Kota Sukabumi tidak masuk dalam kelompok organisasi yang akan terlibat langsung dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kota Sukabumi tersebut. “Kami perlu meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. DPD KNPI Kota Sukabumi tidak terlibat dalam aksi sebagaimana yang tercantum di flyer,” ujar Danial, Minggu (31/5).
Meski demikian, KNPI tidak mempersoalkan langkah masyarakat yang memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka. Organisasi kepemudaan tersebut menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Baca Juga:Aksi 2.6.26 'Goyang' Wali Kota, Gelombang Protes Terhadap Kepemimpinan Ayep ZakiSMA Insan Cendekia Al Kausar Sukabumi Ditetapkan Sebagai Sekolah Unggulan Garuda Transformasi 2026
Danial menegaskan, kritik maupun masukan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari kontrol publik yang diperlukan dalam proses pembangunan. Karena itu, setiap aspirasi yang muncul seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi daerah. “Penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara. Itu bentuk partisipasi publik yang harus dihormati selama dilakukan secara damai dan tetap menjaga ketertiban,” katanya.
Di tengah meningkatnya dinamika menjelang aksi, KNPI juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan kebutuhan menjaga stabilitas daerah. Menurut Danial, tantangan yang dihadapi Kota Sukabumi saat ini cukup kompleks, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Dalam situasi tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi warga. “Pemerintah perlu dukungan untuk menuntaskan berbagai program yang sedang berjalan. Di sisi lain, masyarakat juga punya peran penting mengawasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak bagi warga,” ujarnya.
Pernyataan KNPI ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap rencana aksi yang digagas sejumlah elemen masyarakat dan Forum RT/RW Kota Sukabumi. Aksi tersebut disebut akan membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, termasuk terkait realisasi janji politik dan persoalan hubungan pemerintah dengan unsur RT dan RW.