SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi dilanda 32 kali bencana kurun sebulan terakhir. Bertepatan kemarau panjang, bencana di wilayah terluas kedua se-Jawa dan Bali itu didominasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Manager Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, menyebutkan dampak kemarau mendominasi kejadian bencana kurun sebulan terakhir. Karhutla relatif cukup banyak kejadiannya dibanding bencana yang lain.
“Berdasarkan laporan ada 32 kejadian bencana sebulan terakhir. Untuk karhutla terjadi 18 kali, kekeringan 10 kali, cuaca ekstrem dua kali, gempa satu kali, dan tanah longsor satu kali,” kata Daeng, kemarin (3/8).
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD, Bupati Sukabumi Sampaikan Tiga Agenda Penting32 Calon Paskibraka yang Lolos Seleksi di Kabupaten Sukabumi Ikuti Diklat
Dari semua kejadian bencana tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun terdapat beberapa kerusakan infrastruktur.
“Ada dua rumah yang rusak, masing-masing satu bangunan rusak sedang dan satu rusak ringan. Ada dua titik ruas jalan dan satu titik saluran air yang rusak. Terdapat juga satu kepala keluarga atau empat jiwa yang mengungsi. Kerusakan ini akibat dampak bencana hidrometeorologi,” terangnya.
Pada sisi lain, Daeng menuturkan kondisi penyintas kebakaran di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok sudah kondusif. Pemerintah daerah setempat pun tak memperpanjang masa status tanggap darurat yang telah berakhir pada 31 Juli 2026.
“Terhitung sejak berakhirnya masa status tanggap darurat, maka seluruh kegiatan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak dilaksanakan panitia lokal yang telah dibentuk pemerintah Desa Sirnaresmi,” ujar Daeng.
Namun begitu, pemerintah daerah melalui BPBD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cisolok tetap melaksanakan kegiatan monitoring dan pendampingan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Kepada seluruh pihak, baik instansi pemerintah, lembaga, organisasi, relawan, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menyalurkan bantuan, diharapkan agar berkoordinasi dengan panitia lokal.
“Sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” pungkasnya. (mg5)