CIKEMBAR,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ferry Supriyadi, angkat bicara soal banyaknya pengangguran di Kecamatan Cikembar.
Ia mengaku, prihatin dengan banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal Kecamatan Cikembar itu sudah masuk kawasan industri. “Itu sangat memprihatinkan, khususnya saya sebagai warga Kecamatan Cikembar, melihat ini sangat memprihatinkan sekali,” kata Ferry, kepada usai Reses di MDTA Nurul Iman, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (20/11). Menyikapi hal tersebut, ia bakal mengambil beberapa langkah dengan melibatkan semua unsur, baik itu pemerintah maupun masyarakat. “Ada beberapa langkah yang akan saya tempuh atau lakukan. Yakni, selain langkah normatif di kepemerintahan, ada juga beberapa langkah persuasif yang akan saya lakukan tentunya dengan melibatkan masyarakat, pemerintah kecamatan, desa dan beberapa tokoh masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, sambung Ferry, juga akan melibatkan beberapa perusahaan khususnya yang ada di Kecamatan Cikembar. Agar bersama-sama bisa membantu berkontribusi menyelesaikan permasalahan pengangguran ini.
Baca Juga:HKN Tingkat Kabupaten Sukabumi Dimeriahkan Gerak Jalan SantaiWujudkan Indonesia Emas, Bupati Ajak Warga Sukabumi Terapkan PHBS
Ketika ditanya salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, Ferry menjelaskan, pada intinya tidak ada transparansi tentang peluang kerja saat ini. “Jika bisa lebih detail kita menyampaikan diduga banyak oknum juga yang bermain di dalam segmen ketenagakerjaan ini, dan juga perusahaan yang tidak patuh terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penempatan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Pemprov jabar,” tuturnya.
Maka dari itu, pihaknya bakal mengambil langkah tegas dalam menyikapi permasalah tersebut. Karena, sambung Ferry, ini juga merupakan aspirasi seluruh masyarakat Cikembar. “Saya sebagai Ketua Komisi IV dan sebagai warga asli Cikembar, kita akan adakan langkah untuk menyikapi hal ini. Tentunya karena ini juga aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Cikembar,” jelasnya.
“Maka dari itu ini menjadi konsentrasi saya untuk menyelesaikan dengan atau tanpa membawa nama DPRD. Namun, dari sisi DPRD kita akan mengambil sikap terhadap perusahan yang ada di Cikembar umumnya di Kabupaten Sukabumi untuk sama-sama menyikapi dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen fee ini,” pungkasnya. (SZ)